KPK diminta mengakhiri penyidikan kasus prinsipal UNJ di Polres

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri (Ali Fikri) mengatakan sudah menjadi kewenangan polisi untuk menghentikan penyidikan yang diduga melibatkan Menteri Kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa Komarudin oleh Poda Metro Jaya.

Alasannya, Ali menyatakan bahwa titipan KPK dipercayakan kepada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sesuai pasal 11 UU KPK. , Kamis (7/9/2020).

Baca: Tanpa Sepengetahuan Penerima, THR Pejabat UNJ Diserahkan Kepada Pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ali A mengatakan Parpolnya Apresiasi Polda Atas upaya Metro Jaya, dia menerima sedikitnya 44 saksi dan dua ahli pidana selama penyidikan. -Dalam persidangan, Ali mengatakan bahwa Partai Revolusi Kosovo juga melakukan pengawasan, memfasilitasi banyak saksi, dan ikut serta dalam perdebatan kasus-kasus hasil penyidikan.

“Dulu KPK juga mengawasi saksi dan pendampingan saksi. Itu juga menyangkut judul perkara hasil penyidikan,” kata Ali.

Sejak penyidikan dihentikan, Polda Metro Jaya menyerahkan hal itu kepada Inspektur Kepala (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Badan Pengawas Internal (APIP). -Ali mengatakan Partai Revolusi Kosovo melakukan hal serupa saat menangkap pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Mahkamah Agung Bawas. Kata Ali. Pada 20 Mei 2020, ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pimpinan bagian personalia UNJ Dwi Achmad Noor. Dalam penangkapan itu juga dikumpulkan uang tunai US $ 2.700 dan barang bukti senilai Rs 27,5 juta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *