Anggota DPRD DKI mengkritik 3 SKPD DKI Pemprov tetap akan menerima kompensasi penuh

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurunkan kesejahteraan PNS hingga 50% saat DKI Jakarta dilanda wabah virus corona.

Namun, ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selalu penuh. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lainnya, Badan Keuangan Daerah (BPKD) serta Biro Komunikasi dan Informasi.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Pansus DPRD DKI, Agustus Hamonangan.

Bacaan: Ketua: Sosialisasi Perjanjian Tatanan Sosial Normal Skala Besar Baru

Padahal, menurut dia, ketiga SKPD ini tidak menangani langsung kasus virus corona.

Gubernur Anies Baswedan juga dikenal sebagai preferensi untuk mengurangi kebijakan kompensasi karyawan. — “Saya mengetahui bahwa PNS itu resah. Karena ada kabar bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BKD), Badan Keuangan Daerah (BPKD) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mendapat kompensasi penuh. Nyatanya, pekerjaan mereka dan masyarakat tidak Kontak langsung, risikonya tidak tinggi. Ia mengatakan dalam keterangannya. Pemberitahuan tertulis, Rabu (26 Mei 2020).

Ia menjelaskan: “Jangan sampai gubernur mengutamakan tunjangan penghasilan. kesan. Menurutnya, Ani harus dikeluarkan dari pengurangan tunjangan pegawai atau tenaga lapangan .

Selain tenaga kesehatan juga bisa diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP DKI Jakarta dan dinas perhubungan Seperti yang kita ketahui bersama, mereka akan terus menjalankan tugasnya di alam liar, daripada di atas meja.

Mereka yang berkeringat di sawah, untuk mengatasi wabah, lebih bersedia menerima pembebasan pajak.

Agustus Kebijakan Anne tentang tunjangan pendapatan ini harus fair karena isu sensitifnya sama, oleh karena itu gubernur harus bisa bertindak adil, yaitu memberikan distribusi pendapatan berdasarkan standar evaluasi kinerja yang terukur dan transparan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *