PWI Pusat mendorong Dewan Pers untuk secara legal membuat sertifikat UKW palsu

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-PWI Pusat mengimbau Dewan Pers agar secara hukum memperlakukan dan menghukum para pelaku pemalsuan ijazah Journalist Proficiency Test (UKW) atas nama Presiden dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat serta mantan Ketua Panitia Pers. Stenly Adi Prasetyo. — “Dewan Pers, sebagai lembaga sah yang menerbitkan sertifikat UKW kepada wartawan, harus menangani masalah ini secara hukum,” kata Atal, Presiden PWI Pusat, Selasa (2/6/2020) di Jalan Kebonsirih, Dewan Pers lantai empat Jakarta Pusat. Usai rapat paripurna pengurus pusat PWI di kantor PWI Pusat di gedung tersebut, S Depari didampingi oleh Sekretaris Jenderal Mirza Zulhadi. Atal menjelaskan, pemalsuan itu terlihat jelas dan ditandatangani oleh Presiden Dewan Pers Adi Prasetyo.Sejak 21 2019, Presiden Dewan Pers dijabat oleh Pak Nuh.

Bukan lagi Bai Adi Prasetyo. Sertifikat dimaksud tidak pernah kami tanda tangani, ”ujar Atal S Depari.

Atal juga menjelaskan bahwa selama ini PWI pusat maupun PWI daerah belum, juga belum ada tes kemampuan pelapor virtual. Materi ujian UKW tidak bisa dilakukan secara virtual atau online.

“Oleh karena itu, jika mendapat informasi tentang kemampuan wartawan, kami menghimbau semua wartawan dan lembaga mitra PWI di pusat dan daerah untuk menggunakan nama PWI. Untuk pengujian virtual, Anda harus terlebih dahulu mengonfirmasi dengan departemen manajemen pusat PWI atau PWI daerah. Atau bisa konfirmasi ke lembaga penguji yang lain, “kata Atal. Agung Dharmajaya, Ketua Panitia Hukum dan Legislatif Komite Pers, mengaku mendukung gerakan PWI Pusat yang disebutkan dalam pemalsuan ijazah UKSW .

” Pemalsuan itu juga kami selidiki. Sertifikat UKW. Mantan Ketua Dewan Pers Adi Prasetyo mengklarifikasi bahwa Pak Adi tidak pernah menandatangani surat UKW palsu. Dewan Pers juga mengeluarkan pemberitahuan yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2020 oleh Ketua Dewan Noah Press, tentang uji kemampuan online jurnalis yang merupakan kegiatan ilegal. Argonne mengatakan: “Sejauh ini belum ada payung hukum untuk UKW Online. UKW bertemu dengan peserta tes dan wartawan secara langsung sebagai peserta tes.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *