Pengendalian transportasi DKI Jakarta masih sesuai dengan Permenhub 41 tahun 2020

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020, sebagai bagian dari penguatan Pemprov DKI Jakarta atas kebijakan Pembatasan Sosial Masif (PSBB) DKI Jakarta mulai Senin (14/9/2020) tentang penerapan PSBB, Kementerian Perhubungan Perlu dipastikan bahwa pengendalian transportasi yang dilaksanakan memenuhi persyaratan Permenhub 41 dan peraturan turunannya pada tahun 2020-surat edaran Menteri Perhubungan tentang pelaksanaan pedoman dan arahan teknis angkutan selama periode ini disesuaikan dengan perkembangan baru di bidang angkutan darat, laut, udara, udara, dan kereta api. Kebiasaan, dirilis pada 8 Juni 2020 .

Baca: PSBB diberlakukan dan MRT Jakarta berangsur-angsur memperpendek waktu operasinya

Baca: PSBB singgah di Transjakarta untuk mengoperasikan layanan bus wisata

Baca: Anies memilih PSBB, Ridwan Kamil menerapkan PSBM untuk emas Rawa Depok dan Bekasi Apa bedanya?

“Berdasarkan hasil koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Republik Demokratik yang berlangsung beberapa hari, pengawasan transportasi selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Perhubungan 41/2020 dan produk turunan hukumnya yaitu Surat Edaran Menteri Perhubungan, pada tahun 2020 Dirilis 8 Juni, “kata juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Sabtu (12/9/2020). Selain itu, belum ada pengajuan SIKM (Izin Masuk-Keluar) selama PSBB sebelum masa transisi.

Persyaratan penumpang antar kota akan selalu mengacu pada Surat Edaran Nomor 9 Pokja 2020 Perlu rapid test (hasil non reaktif) Atau tes PCR (hasil negatif) juga akan berlaku. Adidas mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan operator untuk terus menegakkan perjanjian kesehatan yang ketat, dan memantau secara ketat area tersebut dari keberangkatan hingga kedatangan selama perjalanan. -Operator infrastruktur dan peralatan harus menjamin semua perjanjian yang tertuang dalam surat edaran. Menteri Perhubungan n ° 11 (angkutan darat), n ° 12 (angkutan laut), n ° 13 (angkutan udara) dan n ° 14 (angkutan kereta api) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -Penumpang dan petugas harus memakai topeng dan menjaga jarak. Selama periode ini, operator diwajibkan untuk memastikan bahwa kapasitas maksimal penumpang dibatasi, menyediakan tempat cuci tangan / hand sanitizer, dan rutin melakukan penyemprotan hand sanitizer pada sarana dan prasarana transportasi untuk mencegah penyebaran. Covid-19 di area transportasi umum. << Menurut keterangan Gubernur DKI Jakarta, batasan jam kerja dan kapasitas penumpang maksimal tidak lebih dari 50% masih berlaku untuk moda angkutan umum perkotaan seperti Trans Jakarta, MRT, LRT, KRL Jabodetabek, taksi dan Angkor. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 11 dan Nomor 14 tahun 2020. Sementara itu, ketentuan tentang angkutan antar kota di semua sektor (udara, laut, darat dan kereta api) tetap sama, no. Tidak ada yang berubah, ”jelas Adita. Selama periode ini, kecuali ada hunian yang sama, strategi genap untuk mobil pribadi, tapi batas kapasitas (2 orang per lintasan) akan dibatalkan. Sementara untuk sepeda motor, apakah digunakan untuk Sepeda motor untuk penggunaan pribadi atau untuk penggunaan pribadi harus mematuhi peraturan kebersihan yang ketat untuk mengangkut penumpang. --- Mengikuti disiplin ini, kami akan melindungi diri kami sendiri dan penumpang lain dalam sarana dan prasarana transportasi, yang pada gilirannya akan memiliki Membantu memutus rantai penularan Covid 19, ”kata Adita. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *