Akibat munculnya cluster transit, SKI Pemprov mulai melakukan penilaian penegakan hukum yang aneh

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengevaluasi penerapan paritas di angkutan umum untuk cluster Covid-19. “Kami selalu transparan dan menggunakan data serta mengirimkan data secara lengkap, sehingga keputusan politik selalu mengacu pada angka aktual yang terjadi,” kata Anis (Selasa (8/9/2020)).

Bacaan: Kenaikan angkutan umum bikin keramaian. BNPB mewajibkan Pemprov DKI menilai angka ganjil dan genap

Bacaan: Aturan ganjil genap Jakarta dikritik Satgas Covid 19, dan masuk forum warga kota. Ketika klaim nasib ganjil terus ada, Anis menegaskan, jika keputusan soal itu akan diambil di penghujung PSBB jangka panjang, yakni 10 September akan menjadi kapas dalam siklus PSBB. Siapkan paket perangkat lunak di bagian akhir. Karena PSBB kami berakhir pada tanggal 9, kami akan mengusulkan serangkaian kebijakan untuk tahap berikutnya. Nanti semua isinya akan diumumkan, “kata Anies. -Menurut data, situasi ini memicu munculnya klaster baru di sektor angkutan umum. Dari 944 pasien Covid-19 yang mendapat perawatan di RS Gawat Darurat Covid-19 sebanyak 62% -19 (RSD) Wisma Atlet Pengguna Angkutan Umum, Judul Artikelnya “Angkutan Umum Jadi Klaster Covid-19, Penilaian Paritas DKI”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *