Aturan kegiatan kantor DKI: paling tidak 3 jam shift, 50% pekerja

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Selama masa transisi PSBB, pemerintah provinsi DKI Jakarta mulai melonggarkan beberapa kegiatan publik, termasuk kantor.

Namun, kebijakan longgar disertai dengan pelaksanaan perjanjian kesehatan. Virus corona atau virus Covid-19.

Membaca: Virus Ketika guru mengerjakan pekerjaan rumah, semua siswa belajar online dari kelompok WhatsApp

Aturan-aturan ini, terutama di kantor, telah distandarisasi dalam Keputusan No. 1477 /. 2020 tentang perjanjian pencegahan Covid-19 di tempat kerja atau kantor. — Surat ini dikeluarkan oleh kantor DKI di Jakarta dan melibatkan tenaga kerja, imigrasi dan energi (Disnakertransgi). Surat ini juga merevisi keputusan orang yang bertanggung jawab atas Disnakertransgi No. 13363/2020, buku itu pertama kali diterbitkan. -DKI Jakarta merevisi Keputusan No. 1363/2020 tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kantor / tempat kerja. Perjanjian pencegahan dan pengendalian perusahaan tentang Covid-19 selama transisi ke perusahaan yang sehat, aman dan efisien ” , TribunJakarta mengutip Kad DKI.com, Selasa (16/6/2020) .

Dalam dekrit terakhir, personel dan biro imigrasi menetapkan jam kerja karyawan pada pukul dua, dengan interval minimal 3 Jam

“Memperbaiki minimal 3 jam waktu kerja untuk menentukan hari kerja, jam kerja, FIS dan sistem kerja,” katanya.

Ini adalah seluruh konten pencegahan dan kontrol Covid-19 di kantor: – — 1). Membentuk kelompok kerja khusus Covid-19 di dalam perusahaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *