Komunitas pasien cuci darah memprotes kebijakan manajemen RSMH Palembang kepada Kementerian Kesehatan

Laporan Reporter Tribunnews.com Apfia Tioconny Billy-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komunitas Pasien Dialisis Indonesia (KPCDI) mengirimkan surat pengaduan ke Kementerian Kesehatan. BPJS Kesehatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) DPR mengajukan pengaduan ke Ombudsman Indonesia.

KPCDI memprotes kebijakan manajemen RSMH Palembang yang diyakini merugikan pasien cuci darah (CAPD) kepada pemerintah. Protes tersebut bermula dari keluhan salah seorang anggota KPCDI Cabang Sumatera Selatan yang tidak mendapatkan perawatan medis pasca operasi kateter di RSMH Palembang.

Baca: Welminah Rutin Cuci Darah, Syukuri Prosedur KIS-Pasien Gagal Transplantasi Ginjal Jelaskan Alasan Administrator Menolak Pemberian Obat Karena Cairan Tidak Tercatat di Katalog Elektronik Jadi rumah sakit tidak bisa menyediakan obat cair. sabar.

Tony mengatakan dalam pernyataan tertulis pada hari Selasa: “Saya berkomunikasi dengan CEO RSMH melalui pesan WhatsApp dan keputusannya adalah mengganti kateter pasien secara sepihak dengan produk tertentu yang tercantum dalam katalog elektronik.” Agustus 2020 8 Agustus) .

Baca: Meningkatnya Bantuan BPJS, Rencana Masyarakat untuk Cuci Darah, Mulai Perpres hingga Uji Materi Mahkamah Agung

Penggantian obat sepihak dianggap membebani pasien, dan tidak logika Alasannya karena tidak tercatat di katalog elektronik. -Menurut Tony, produk CAPD (termasuk produk cair) dapat dibeli secara manual sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan tahun 2018.

Jika tidak ada dalam katalog elektronik, dapat diisi secara manual yaitu dalam bentuk nasional. – “Kenapa banyak rumah sakit yang bisa dengan mudah memberikan pelayanan infus kepada pasien gagal ginjal, seperti RSUD Jakarta, RSU Syamsudin Kota Sukabumi, dr Hasan Sadikin (RSHS) di Bandung, dll. Ini tidak menjadi masalah, bahkan benar adanya Sejak surat kepada pihak yang diajukan sebelumnya pada 29 Juli 2020, Tony mengungkapkan hanya BPKN yang menanggapi-Tony berharap Departemen Kesehatan (DPR) bisa membantu pasien. Ombudsman Ri bisa segera merespons soal ini. Merespon dan membantu metode CAPD untuk menormalkan pasien gagal ginjal. “Oleh karena itu, kami mendesak Menteri Kesehatan, Ketua Panitia IX, Dirut BPJS Kesehatan, BPKN dan Mediator RI untuk menyerahkan kepada pimpinan RSMH Palembang. Surat peringatan, peringatkan mereka tentang kebijakan yang merugikan pasien ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *