Untuk mendorong perbaikan aparatur sipil negara, BJP mengunjungi Samsat di Jakarta Utara dan Pusat

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menghubungi kantor sistem manajemen satu pintu (Samsat) di utara dan kantor di Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2020). Dwi Aprilia Linda, Kepala Satgas Koordinasi Daerah Pemberantasan Korupsi, mengatakan: KPK bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kami mendorong peningkatan pelayanan publik, termasuk pengelolaan setiap pos pajak. .

Terkait layanan tindak lanjut KPK di Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, seperti antrian panjang, pengelolaan dokumen, dan sistem TI yang sudah ketinggalan zaman. Survei yang dilakukan oleh Populi Center (2019) Lembaga Penelitian menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, masyarakat DKI Jakarta belum sepenuhnya puas dengan pelayanan publik di wilayahnya.

Kepuasan masyarakat Pemprov DKI Jakarta terhadap pelayanan publik masih tergolong rendah yaitu 47,8%.

Baca: Presiden KPK Buka 5 Kantor ASN yang Sering Terkait Korupsi Kepala Daerah.

“Karena itu, meningkatkan pelayanan publik harus menjadi salah satu tugas Gubernur DKI Jakarta. Yang membayar pajak ke kantor Samsat harus dilayani dengan baik. Linda mengatakan, meningkatkan pelayanan publik menjadi perhatian KPK.

Menanggapi KPK, Mohammad Tsani Annafari, Kepala Bapenda DKI Jakarta, mengakui masih ada kekurangan dalam pengelolaan pelayanan publik di kawasan Samsat di Jakarta Utara dan Pusat. -Tetapi Ia mengatakan, pihaknya akan mendorong pembenahan dengan mencari terobosan-terobosan untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya muncul. Zani mengatakan, pihaknya sendiri telah meminta kepada pejabat Samsat di Jakarta Utara dan Pusat untuk melaporkan kinerja pelayanan publiknya. masalah apapun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *