Penolakan “UU Cipta Kerja KSPI”: Pemogokan Perusahaan

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kahar S Cahyono, Ketua Bidang Komunikasi dan Media Federasi Serikat Pekerja Indonesia, mengatakan rencana mogok nasional terkait penolakan pengesahan RUU untuk menciptakan lapangan kerja, terutama klaster gabungan. -Kahar menambahkan, aksi mogok secara nasional nantinya akan dilakukan di lingkungan perusahaan. Karena masih berada di tengah pandemi Covid-19, Kahar mengatakan penerapan tindakan medis dan kesehatan selalu menjadi prioritas utama.

“Perusahaan melakukan aksi mogok nasional dan telah menetapkan tindakan medis dan kesehatan, seperti jarak dan pemakaian masker,” jelas Katan saat dihubungi Kontan.co.id. Minggu (4/10).

Belakangan, Kahar menjelaskan bahwa para pekerja tetap akan datang bekerja di perusahaan seperti biasa. Para pekerja akan mogok.

“Ini seperti setiap hari pekerja masuk ke perusahaan. Kali ini pekerja melakukan aksi [mogok]”, tambahnya. , Political Democrats: Jangan korbankan rakyat untuk kepentingan investasi — pemogokan nasional adalah karena respon terhadap pemerintah dan pemerintah. Rencananya DPR RI akan menyetujui RUU Cipta Kerja pada rapat paripurna DPR RI, kemudian KSPI dan BUR Indonesia serta 32 federasi serikat pekerja lainnya menyatakan menolak RUU Cipta Kerja yang komprehensif dan ditindak pada 6-8 Oktober. Warga negara Jepang, sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, mengesahkan mekanisme menolak untuk mengesahkan “Undang-Undang Komprehensif tentang Penciptaan Lapangan Kerja” -Ketua KSPI Said Iqbal mengumumkan bahwa dasar hukum lain pemogokan nasional ini adalah Undang-Undang Nomor 21/2000. , Terutama nt di Pasal 4. Selain itu, UU Hak Asasi Manusia dan UU Hak Sipil dan Politik Masyarakat digunakan, dan tidak ada rasa keadilan sosial dalam UU Cipta Kerja yang mengindikasikan bahwa aksi mogok nasional ini akan diikuti oleh sekitar 2 juta pekerja, ven terungkap, Program ini akan diikuti oleh 5 juta pekerja dari 25 provinsi dan hampir 10.000 perusahaan dari berbagai sektor industri di Indonesia, seperti kimia, energi, tekstil, pembuatan sepatu, prototipe mobil, baja, elektronik, farmasi dan industri lainnya. Said Iqbal mengatakan: “Dari 10 hal yang disepakati oleh pemerintah dan Partai Progresif Demokratik, KSPI telah mengkaji masalah tersebut. Ia mengatakan bahwa pemecatan dan sanksi pidana bagi pemberi kerja dan pekerja asing didasarkan pada Pasal 13/2003. Isi UU dikembalikan. “— Artikel ini telah tayang di KONTAN dengan judul: KSPI menjamin akan terjadi mogok kerja di lingkungan perusahaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *