Sikap politisi PKS dalam posisi “didanai oleh APBD DKI” di kolom Bansos: tidak perlu dihubungi

Reporter Tribunenews.com Danang Triatmojo melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Wakil Presiden DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi menanggapi paket bantuan sosial dengan kata-kata “didanai oleh anggaran daerah DKI”. Tidak ada bagian yang menghubungkannya dengan kelompok pemilih masa depan.

Dia sendiri menganggap APBD sebagai anggaran, yang akan dijelaskan nanti.

Baca: Presiden Dewan Legislatif DKI Jakarta, bagaimana pemerintah provinsi terus menghabiskan tahun 2020 untuk memodifikasi APBD

Jadi jika Gubernur Anies Baswedan ingin menginformasikan, ini bukan masalah orang, ini adalah sumber dana bantuan sosial.

“Meskipun kami masih bekerja keras untuk memutus rantai Covid-19 ibukota, itu tidak harus dikaitkan dengan lembaga pemilihan berikutnya,” Suhaimi. Alamat untuk wartawan pada hari Jumat (22 Mei 2020).

Dia menjelaskan bahwa anggaran untuk mengelola dan mencegah transmisi corona transmission (BTT) akan dinaikkan menjadi 2 triliun rupiah. APKI DKI Jakarta memprediksi bahwa pandemi virus korona akan menyebabkan defisit 4 triliun dolar AS – total alokasi 3032 triliun rupiah untuk diproses.

Selain itu, APBD DKI juga telah didistribusikan kembali untuk manajemen Covid-19.

Baca: DPRD DKI sepakat untuk mengurangi target APK DKI 2020 sebesar 46%, 35%

Rp 87,9 triliun, sekarang targetnya Rp 44,6 triliun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *