KPK menyoroti kinerja pajak dan pengelolaan aset DKI Jakarta

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencontohkan persentase Pemprov DKI Jakarta yang menyelesaikan rencana aksi optimalisasi pajak daerah dari Januari hingga April 2020 masih tergolong rendah, yakni 39,5%, senilai 8,2 triliun Indonesia. melindungi. . -Jumlah ini lebih rendah dari 8,8 triliun rupee pada periode yang sama tahun 2019. -Aida Ratna Zulaiha, ketua kelompok kerja koordinasi pencegahan daerah ketiga, dalam rapat koordinasi online dengan daerah Hal tersebut diutarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah (Bapenda) Daerah Administrasi Khusus (DKI) Jakarta, Selasa (2/6/2020).

“Di tingkat nasional, pada akhir tahun 2019 penerimaan pajak akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ida menyatakan secara tertulis Pernyataan itu menyebutkan, penerimaan pajak provinsi naik 3,7 triliun rupee, berkat pajak kendaraan bermotor [PKB] dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor [PBBKB]., Rabu (3/6/2020). Pajak perkotaan meningkat Rp 2,7 triliun-pendapatan dari hotel, restoran, tempat hiburan, dan biaya pembebasan tanah dan bangunan (BPHTB).

Baca: PSBB Diperpanjang dan Warga DKI Jakarta Dibebaskan dari Pajak Kendaraan- —, dalam bentuk deposito dan uang jaminan. -Untuk Provinsi DKI Jakarta, Aida menyatakan capaian PKB dan PBBKB pada 2019 masing-masing sekitar Rp 8,4 triliun dan Rp 1,6 triliun. — -Dalam rangka merealisasikan penerimaan perpajakan hotel, restoran, hiburan dan tempat parkir, Provinsi DKI Jakarta akan merealisasikan penerimaan perpajakan sebesar Rp509,6 miliar pada tahun 2019.

Realisasi penerimaan BPHTB mencapai 1.026 miliar rupiah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *