Komunitas pasien cuci darah memprotes kebijakan manajemen RSMH Palembang kepada Kementerian Kesehatan

Laporan reporter Tribunnews.com Apfia Tioconny Billy-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komunitas Pasien Dialisis Indonesia (KPCDI) mengirimkan surat pengaduan ke Kementerian Kesehatan.

Surat pengaduan mereka juga telah dikirimkan ke BPJS Kesehatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Komite Kesembilan untuk mengajukan banding ke Ombudsman Indonesia.

KPCDI memprotes kebijakan manajemen RSMH Palembang kepada pemerintah karena dinilai merugikan pasien cuci darah (CAPD). Protes tersebut berasal dari keluhan anggota KPCDI Sumatera Selatan yang tidak mendapatkan obat cair usai operasi pemasangan kateter di RSMH Palembang.

Bacaan: Welminah mengucapkan terimakasih telah menerima cuci darah rutin Ada Prosedur JKN-KIS-Pasien Gagal Transplantasi Ginjal menjelaskan alasan administrator menolak memberikan obat karena cairan tidak tercatat di katalog elektronik. Rumah sakit tidak bisa menyediakan obat cair. sabar.

“Tony mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis pada hari Selasa:” Saya berkomunikasi dengan CEO RSMH melalui pesan WhatsApp dan keputusannya adalah mengganti kateter pasien secara sepihak dengan produk tertentu yang tercantum dalam katalog elektronik. / 8/2020) .

Baca: Donasi BPJS Meningkat, Rencana Masyarakat untuk Pasien Cuci Darah. -Menurut Tony, produk CAPD (termasuk produk cair) bisa dibeli secara manual sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Jika tidak ada di katalog elektronik, bisa dilakukan secara manual. Ini mengacu pada negaranya bentuk. – “Kenapa banyak rumah sakit yang bisa dengan mudah memberikan pelayanan infus kepada pasien gagal ginjal, seperti RSUD Jakarta, RS Syamsudin Kota Sukabumi, Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan lain-lain. Ini tidak masalah, bahkan benar adanya Bermanfaat. Sejak surat itu dikirim ke pihak yang sebelumnya sudah diserahkan pada 29 Juli 2020, Tony mengungkapkan hanya BPKN yang merespons sekali-Tony berharap DPR Kementerian Kesehatan, Ombudsman Ri bisa segera merespons soal ini. Dan membantu metode CAPD agar pasien ginjal dapat bekerja normal. — “Oleh karena itu, kami mendesak Menteri Kesehatan, Ketua Komite IX, BPJS Kesehatan, Dirut BPKN dan mediator RI agar mengeluarkan kebijakan yang merugikan kepada pimpinan RSMH Palembang kepada pimpinan RSMH Palembang. Surat peringatan, Tony menyimpulkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *