Komnas PA mengimbau Pemprov DKI menghentikan metode kriminalisasi pria perak

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komite Nasional Kesejahteraan Anak (Komnas PA) mengimbau Pemprov DKI Jakarta menghentikan cara merampok dan menghukum anak yang menjadi uang dan “ondel-ondel”. Penyerangan dan penghukuman Presiden Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, uang ondel-ondel dan manusia merupakan pelanggaran HAM. “Kepastian sosial tidak akurat, tidak bisa menyelesaikan masalah, bahkan melanggar hak asasi manusia,” kata Ariste dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (12 September 2020).

“Selain itu harus diklasifikasikan sebagai korban sehingga penanganannya menggunakan metode anak sebagai korban dan metode perlindungan anak,” tambahnya.

Baca: Setelah Warganegara Dilarang Memberi Uang dan Denda Rp, Silver Man Menanggapi 50 Juta: Kita Butuh Solusi

Baca: Dua Viral Ondel-ondel Perjuangan Bahaya Orang, Pengguna Jalan, Warga Perlunya nilai budaya — Ariste mengatakan bahwa sebenarnya eksploitasi anak oleh mereka yang mempekerjakan anak adalah kebalikannya, dan pelakunya dapat menghadapi hukuman pidana untuk eksploitasi anak.

“Sebenarnya, itu harus diterapkan pada operator, bukan korban.” Dengan cara ini, pelaku atau majikan dapat dikenakan sanksi oleh saksi kriminal. Kata Aris. Di DKI Jakarta, munculnya anak-anak kaya merupakan masalah sosial baru.

Selain itu, merupakan praktik eksploitasi ekonomi.

“Demi kepentingan terbaik anak, Otoritas Komanas Palestina, sebagai lembaga independen yang menjamin pembelaan dan perlindungan anak Indonesia, menyerukan kepada pemerintah provinsi untuk berhenti memperlakukan dan mengeksploitasi anak korban melalui kekerasan dan kekerasan. Aris menyimpulkan: “Orang kaya dan ondel-ondel”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *