Aturan paritas Jakarta dikecam oleh Covid-19 working group dari Urban Citizen Forum

TRIBUNNEWS.COM-Kelompok Kerja Manajemen Percepatan Covid-19 dan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) mengkritik aturan ganjil DKI Jakarta selama Masa Pembatasan Sosial Massal (PSBB). Covid-19 berlokasi di ibu kota.

Juga mewajibkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi aturan ini. –Kompas.com melaporkan bahwa kelompok kerja Covid-19 bertanya kepada pemerintah ibu kota provinsi Indonesia. DKI mengulas aturan ganjil dan genap. — Kebijakan Pemprov DKI tentang PSBB perlu ditinjau kembali. Salah satunya aturan ganjil genap kendaraan bermotor, kata juru bicara Wiku Adisasmito, Senin. Covid-19 Working Group di Graha BNPB, Jakarta Timur (31 Agustus 2020).

Baca: Wiku: Seluruh kota di Jakarta berstatus Covid-19 zona merah

Wiku mengatakan dalam laporan yang diterima Satgas, aturan point-to-point untuk kendaraan bermotor justru berdampak pada lalu lintas dan perjalanan warga. Peningkatan itu berdampak.

Pemprov DKI Jakarta juga diminta untuk menentukan peningkatan kontribusi angka ganjil genap ke negara-negara tempat kasus Covid-19 baru-baru ini terjadi di DKI.

“Jika sudah pada level transmisi t dan bagaimana cara mengontrol transmisinya nanti.” Ucap Wiku.

Satgas juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat disiplin masyarakat melalui prosedur persuasif hingga denda dan denda dijatuhkan. Ketua FAKTA mengatakan kepada Wiku bahwa aturan bilangan genap harus dihapuskan.

Baca: Ditambahkan 941, kini kasus positif Covid-19 muncul di DKI Jakarta No. 41250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *