Tolak “UU Cipta Kerja KSPI”: pemogokan perusahaan

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kahar S Cahyono, Ketua Bidang Komunikasi dan Media Federasi Serikat Pekerja Indonesia, mengatakan rencana mogok nasional terkait dengan penolakan pengesahan RUU untuk menciptakan lapangan kerja. Terutama cluster gabungan. -Kahar menambahkan, nantinya akan ada aksi mogok nasional di lingkungan perusahaan. Karena masih di tengah pandemi Covid-19, Kahar mengatakan implementasi rencana kesehatan selalu menjadi prioritas.

“Perusahaan melancarkan aksi mogok nasional dan sudah merumuskan rencana kesehatan, seperti jarak dan pemakaian masker,” jelas Kahar saat dihubungi Kontan.co.id. Minggu (4/10).

Belakangan, Kahar menjelaskan bahwa para pekerja tetap akan datang bekerja di perusahaan seperti biasa. Namun yang membedakan adalah buruh akan melakukan pemogokan.

“Ini seperti buruh datang ke perusahaan setiap hari. Kali ini buruh melakukan aksi [mogok]”, a-tambahnya.

Cajal kembali menegaskan bahwa penerapan kesepakatan sanitasi untuk menekan penyebaran Covid-19 akan menjadi prioritas implementasi kesepakatan tersebut. Pemogokan nasional. Political Democrat: Jangan korbankan rakyat untuk investasi-alasan pemogokan nasional karena ini respon atas rencana pemerintah dan DPR RI yang akan mengesahkan UU Cipta Kerja. Rapat paripurna DPR RI, kemudian rapat paripurna KSPI dan BUR Indonesia serta 32 federasi serikat pekerja lainnya menyatakan bahwa mereka menentang undang-undang komprehensif tentang Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan, dan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2020 sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Sejak 8 Januari hingga 8 Januari, warga negara ditindak secara komprehensif bahwa penolakan kebebasan berbicara di depan umum adalah RUU penciptaan lapangan kerja. Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa dasar hukum lain dari aksi mogok nasional ini adalah UU No. 21/2000, khususnya No. 4. Artikel. Hukum hak dan hukum juga menggunakan hak sipil dan politik masyarakat. RUU penciptaan lapangan kerja tidak memiliki rasa keadilan sosial. Menurut dia, aksi mogok nasional ini akan dilakukan terhadap sekitar 2 juta pekerja, bahkan dia mengungkapkan rencananya akan melibatkan 5 juta pekerja dari 25 provinsi dan hampir 10.000 perusahaan dari berbagai sektor industri di Indonesia, seperti kimia, energi, dan tekstil. Pembuatan sepatu, prototipe mobil, baja, elektronik, farmasi dan industri lainnya. — “KSPI meninjau 10 hal yang disepakati oleh pemerintah dan Kementerian Pertahanan Sipil. 3” Pemberhentian, sanksi pidana bagi majikan dan pekerja asing, dll akan dikembalikan sesuai dengan UU No 13/2003. Kata Iqbal,

Artikel ini tayang di Kantan dengan tajuk utama: KSPI jamin aksi mogok di lingkungan perusahaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *