Dengan maraknya Covid-19, 75% pegawai Pemkab WFH Bekasi memaksimalkan layanan online

BEKASI TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab) menerapkan kebijakan yang mewajibkan 75% pegawai di lingkungannya bekerja di rumah (WFH) atau bekerja di rumah.

Kebijakan ini tertuang dalam surat Bupati Bekasi (No. 800 / SE-70 / BKKPD) dalam surat edaran yang berlaku efektif mulai 14 September 2020, menanggapi meningkatnya kasus proliferasi Covid-19.

Sekretaris Daerah (Sekda) Uju menyampaikan bahwa Kabupaten Debekasi telah melaksanakan kebijakan WFH ini sekaligus menyesuaikan kebutuhan masing-masing instansi. -Uju berkata: “Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri WFH, hingga 25 karyawan dapat direkrut, terhitung 75% dari WFH.”

Baca: 352 Karyawan Epson di Cikarang Positif Covid-Pada Tanggal 19 Pabrik Ditutup Sementara-Ia Sebut Melayani Masyarakat Tetap Prioritas Utama, Meski Sebagian Karyawan Merugikan WFH. Online juga terus menguranginya seminimal mungkin untuk mengurangi interaksi langsung. .. Baca: Pabrik Cikarang Sedang Diinspeksi dan Ridwan Kamil Belum Minta Ruang Rokok lagi- “Kami juga terus berikan alternatif layanan, dan kami teruskan Uju menambahkan:” Optimalkan layanan online untuk mengurangi kontak “, ujarnya.

“Kita bisa pindah ke luar ruangan sehingga tidak ada yang menumpuk di dalam ruangan. Tentu, itu juga bisa meningkatkan kesehatan. “— Artikel ini dimuat di Tribunjakarta.com. Makin banyak kasus yang bertajuk Covid-19. 75% PNS di TKP WFH Kabupaten Bekasi,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *