Tanpa rekomendasi kelompok kerja pusat, DKI Pemprov akan mengevaluasi keputusan pembukaan bioskop tersebut

Cucu Ahmad Kurnia, Direktur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, mengatakan, reporter Tribunnews.com Danang Triatmojo

Jakarta TRIBUNNEWS.COM mengabarkan akan mengevaluasi pembukaan yang sudah diterbitkan. Keputusan bioskop. Pada tanggal 6 Juli 2020 telah ditetapkan Keputusan Nomor 140 Tahun 2020 tentang Pembukaan Bioskop Ibu Kota.

Keputusan tersebut akan dievaluasi oleh Pokja Covid-19 DKI Jakarta hingga hari ini (16/7). Padahal keputusan akan diambil pada 17 Juli 2020.

“Ya, kami akan menilai perkembangan pada 16 Juli. Nanti pada 16 Juli, kami akan menilai dan mengambil keputusan pada 17 Juli. Tetap buka atau tutup sementara,” kata Kuku Beritahu Tribunnews.com, Kamis (16/7/2020).

Baca: Fraksi PAN Minta Anies Cabut Keputusan Buka Bioskop Saat Wabah Covid-19

Baca: Bioskop Akan Dibuka Bersamaan Tanggal 29 Juli, YLKI Minta Ditunda, Karena Itu

Cucu Jelaskan bahwa selain tren penambahan kasus Covid-19 ke DKI Jakarta hari kerja terakhir, belum ada rekomendasi untuk membuka bioskop dari Pokja Pusat Covid-19, jadi mohon pertimbangkan untuk dievaluasi. Pemerintah provinsi DKI dapat mengambil tindakan dalam keadaan darurat dan menunda pembukaan bioskop ibu kota.

“Mungkin terlambat. Jika tidak demikian, ini adalah situasi istirahat. Jika memungkinkan, bisa ditutup.” Katanya. -Sebelum merdeka, Doni Monardo, Ketua Satgas Pusat Covid-19, mengutarakan, sejauh ini belum ada usulan untuk membuka bioskop. Biasanya diperlukan waktu 1 hingga 1,5 jam untuk menayangkan film di bioskop.

“Teater termasuk kategori kegiatan yang belum direkomendasikan oleh satgas. Oleh karena itu, semua kegiatan di ruang tertutup bisa berlangsung kurang dari satu jam 1,5 jam. Ini belum mendapat saran,” kata Duny, Senin. (13/7/2020) Ucap di ruang rapat Komite Kedelapan Republik Demokratik Rakyat Senayan, Jakarta. -Doni menjelaskan bahwa tur yang direkomendasikan terbatas pada kegiatan umum di luar ruangan. Selama periode ini, tidak ada tur kota atau kota yang diperbolehkan.

“Pokja merekomendasikan kegiatan wisata alam di lingkungan alam, seperti di taman nasional lalu di pantai dan tempat-tempat baru lainnya yang baru dibuka. Pada saat yang sama, kami tidak mengizinkan pariwisata perkotaan, termasuk industri hiburan,” ujarnya. .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *