Tolak RUU penciptaan pekerjaan yang mencabut hak-hak pekerja tertentu

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Serikat buruh memprotes pembahasan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja (RUU).

Acara ini bertepatan dengan kehadiran Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) dalam rapat tahunan MPR. The Jumisih Factory (FBLP) mengungkapkan bahwa “Job Creation Act” mencabut hak-hak pekerja. -Zhu Meixi mengatakan dalam siaran persnya, Jumat (14/8): “Ancaman kontrak kerja seumur hidup dan outsourcing, upah rendah, dan tidak ada hak pencabutan akan menjadi lebih nyata.” Seperti pekerja pabrik, “Ciptaan” sedang dibahas di DPR UU Kesempatan Kerja juga dinilai berdampak pada petani. Apalagi dalam hal properti lahan industri.

Ini karena Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan kepada pengusaha hibah tercantum dalam Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. Zhu Misi juga menyatakan bahwa RUU penciptaan lapangan kerja akan membawa kemiskinan bagi masyarakat.

Zhu Misi menjelaskan: “Yang pasti akan terjadi di masa depan adalah rangkaian kemiskinan sistemik yang dipimpin oleh negara.”

Dalam pidatonya tadi, Presiden Joko Widodo mendorong Ciptakan peluang kerja. Salah satunya adalah penyederhanaan regulasi perizinan yang merupakan bagian dari Job Creation Act. “Tumpang tindih, kompleks, dan tumpang tindih semua regulasi yang harus diselesaikan,” kata Jokowi. Pada 2021, Jokowi fokus pada banyak pembangunan. Di antaranya, angka pengangguran di kisaran 7,7% hingga 9,1%, dan angka kemiskinan di kisaran tersebut. Pada kisaran 9,2% hingga 9,7% fokusnya adalah pada penanggulangan kemiskinan ekstrim, dengan tingkat ketimpangan antara 0,377 dan 0,379 dan indikator pembangunan yang berkualitas.Kisaran kemanusiaan (HDI) 72,78 hingga 72,95.

Artikel ini disiarkan di KONTAN, Judulnya: Buruh protes dan menolak mencabut RUU penciptaan lapangan kerja yang mencabut hak banyak buruh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *