Untuk mendorong perbaikan aparatur sipil negara, BJP mengunjungi Samsat di Jakarta Utara dan Pusat

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menghubungi kantor sistem manajemen satu pintu (Samsat) di utara dan kantor di Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2020). – “KPK bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk bersama-sama meningkatkan tata kelola. Kami mendorong peningkatan pelayanan publik, termasuk pengelolaan setiap pos pajak”, kata Dwi Aprilia Linda, Ketua Kelompok Kerja Koordinasi Daerah III Pemberantasan Korupsi. -Tentang di Sam Sartre, pelayanan di Jakarta Utara dan Pusat, pengawasan KPK perlu menyelesaikan beberapa masalah, seperti antrian panjang, pengelolaan dokumen dan sistem IT yang sudah ketinggalan zaman.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Populi Center (2019) Lembaga Penelitian, biasanya Jakarta DKI Publik Belum Sepenuhnya Puas dengan Pelayanan Publik Daerah-Jakarta Kepuasan Publik Pemprov DKI terhadap Pelayanan Publik Masih Rendah, 47,8% .- Baca: Presiden KPK Ungkap 5 Kantor ASN yang Sering Terlibat Korupsi di Daerah Penanggung jawab- “Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik harus menjadi bagian dari pekerjaan Gubernur DKI Jakarta. Mereka yang datang ke kantor Samsat untuk membayar pajak berhak mendapatkan pelayanan yang baik. Linda mengatakan, peningkatan pelayanan publik menjadi perhatian KPK.

Mohammad Tsani Annafari, Kepala Bapenda DKI Jakarta, menanggapi KPK bahwa manajemen pelayanan publik Samsat di Jakarta Utara dan Pusat masih cacat. -Tapi, kata dia, pihaknya akan mendorong perbaikan dengan mencari terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Zani mengatakan, pihaknya sendiri telah meminta kepada pimpinan Samsat di Jakarta Utara dan Pusat untuk menginformasikan setiap kendala yang ditemuinya dalam melakukan pelayanan publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *