Presiden DPRD DKI Jakarta mendukung keputusan Anies, Ridwan Kamil mengkritik kebijakan PSBB

TRIBUNNEWS.COM-Anies Baswedan mengumumkan bahwa DKI Jakarta akan kembali menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di awal pandemi Covid-19.

Mulai Senin 14 September 2020, DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan sosial yang ketat. PSBB .

Sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta, kebijakan ini diambil karena wabah di daerah tersebut dalam keadaan darurat.

Kebijakan Anies Baswedan dikontribusikan dan didukung oleh DPRD Prasetio Edi Marsudi, Presiden DKI Jakarta. .

Prasetio Edi meminta Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pemda mendukung ibu kota agar kebijakan PSBB berjalan lancar. -Membaca: 3 Sindiran Mendagri terhadap Anies Baswedan diputuskan oleh Pemprov DKI Jakarta dan menyinggung dampak ekonomi- “Saya juga menyarankan agar gubernur mulai bersinergi dengan kepala daerah penyangga. Di DKI Jakarta, segala upaya dan kebijakan serta regulasi di dalam PSBB juga harus dilaksanakan di buffer zone. Nih, ini harus linier, kalau tidak perlu bos, ”ucapnya. -Politi PDI Perjuangan menjelaskan, PSBB kali ini perlu diperketat agar kasus Covid-19 di DKI Jakarta tidak bertambah. Padahal, jika tidak ada perlindungan, kawasan di zona merah tersebut akan menjadi berbahaya. Jakarta sudah lama menjadi zona merah. Yang terpenting adalah mikrofon PSBB dengan fungsi monitoring RT RT. Ia mengatakan: “

Yang perlu dilakukan sekarang adalah memperkuat sinergi dengan Polri dari tingkat desa, dan berhati-hati terhadap pernyataan yang dapat melemahkan JCI.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *