DPRD DKI mengusulkan perubahan aturan zonasi ibu kota dengan pembentukan kapel dan lembaga pendidikan

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Badan Pelatihan Peraturan Daerah DKI Jakarta DPDP (Bapemperda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta membahas tiga rancangan peraturan perundang-undangan tata guna lahan ibu kota.

Tiga Rancangan Peraturan Daerah meliputi: Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pembagian La Perda, Rencana Tata Ruang Wilayah La Perda 2030 (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang La Perda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Dan peraturan zonasi.

Jakarta Riano P Ahmad, anggota Bapemperda DPRD DKI, mengusulkan untuk menyusun rencana zonasi di ibu kota untuk mendirikan tempat ibadah dan lembaga pendidikan. Menoleransi keberadaan masjid dan sekolah yang sudah ada di zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Faktanya, banyak tempat ibadah, seperti masjid, mushola, dan sekolah saat ini berada di kawasan RTH,” kata Riano kepada wartawan, Selasa, 16 Februari 2021. Kawasan sudah menjadi realitas sosial di masyarakat.

Baca juga: Ahok dinilai masih berpeluang melawan Anies di Pilgub, DKI Jakarta.

Oleh karena itu, menurut dia, Pemprov DKI Jakarta harus memperhatikan situasi ini dan membuat pengecualian. Anggota Fraksi ini mengatakan: “Oleh karena itu fasilitas yang dibutuhkan masyarakat adalah fasilitas umum.” Oleh karena itu, Pemprov DKI harus membuat pengecualian terhadap fasilitas umum yang sangat diperlukan untuk kepentingan sosial masyarakat. PAN DPRD DKI. -Riano mengatakan, tempat ibadah dan sekolah dapat didirikan di kawasan RTH sehingga keberadaannya tidak lagi masuk dalam lingkup pelanggaran zona pembangunan di masa mendatang. Sejauh ini belum ada kepastian hukum mengenai hal tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga diharapkan mendorong pembangunan fasilitas umum baru di RTH lainnya. Tempat-tempat ini penting.

“Kalau memang perlu untuk warga, tidak masalah apakah nyaman untuk membangun izin rumah. Pagar dengan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah jangan hanya berpegang pada apa yang dikatakannya.” Jadi , Jakarta 2030 Penyempurnaan proyek revisi RTRW hendaknya tidak sebatas memimpin proyek strategis nasional atau kegiatan strategis daerah (KSD), tetapi harus mengabaikan keinginan dan prinsip yang menguntungkan warga, ”kata Riano.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *