Pemerintah Provinsi DKI: 1.100 perusahaan melanggar PSBB, 188 di antaranya ditutup secara paksa

Laporan reporter tribunnews.com Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, Biro Tenaga Kerja dan Imigrasi Jakarta-Jakarta menemukan bahwa total 1.100 perusahaan melanggar ketentuan Peraturan Gubernur (Pergub) (No. 33 tahun 2020) tentang implementasi PSBB Jakarta.

Menurut data dari 14 April hingga 12 Mei 2020 dalam laporan Disnakertrans, 188 perusahaan ditutup sementara karena pelanggaran. Andri Yansyah (Andri Yansyah) berpidato di hadapan wartawan, Rabu (13 Mei 2020).

Baca: Materi yang diuji oleh UU Kesehatan dan Karantina, mengajak pemerintah untuk melindungi petugas kesehatan

Baca: Pada peringatan 55 tahun, PGN berencana untuk memperluas infrastruktur dan penggunaan gas alam nasional – area bisnis tertutup, termasuk 45 di Jakarta barat, 25 di Jakarta timur, 37 di Jakarta utara, 32 di Jakarta pusat, dan 49 di Jakarta selatan. Masalahnya adalah bahwa 643 perusahaan tersebut berwenang untuk berjalan di Pergub 33/2020, tetapi akan mengeluarkan peringatan karena mereka belum menerapkan perjanjian kesehatan dengan benar. — Untuk referensi, Pasal 10 dari Pergub 33/2020 menetapkan bahwa selama PSBB berlaku, 11 departemen kegiatan berwenang untuk melanjutkan operasi. Jenis-jenis bisnis berikut:

1. Kesehatan, 2. Makanan / Makanan / Minuman, 3. Energi, 4. Teknologi Komunikasi dan Informasi, Keuangan, 6. Logistik, 7. Perhotelan, 8. Konstruksi, 9. Industri Strategis 10. Layanan dasar, layanan publik dan industri didefinisikan sebagai objek nasional penting dan objek tertentu; kebutuhan sehari-hari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *