Anies mendenda 10 juta rupee untuk penjahat dan restoran PSBB

Reporter Tribunnews.com Danang Triatmojo melaporkan – Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendenda mereka yang melanggar PSBB. Salah satu aturannya adalah mengenakan denda pada restoran atau bisnis serupa yang melanggar peraturan.

Untuk restoran yang tidak mematuhi layanan terbatas (seperti takeout saja atau takeout), silakan memesan secara online dan jangan menerapkan perjanjian untuk mencegah proliferasi Covid-19 dari dihukum berat.

Pemerintah Provinsi DKI memberlakukan denda administrasi, menangguhkan sementara kegiatan dalam bentuk penutupan restoran / restoran / usaha sejenis, dan mengenakan denda administrasi minimal Rp5 juta hingga Rp10 juta.

Baca: Anies Baswedan yang dikritik mengakui bahwa distribusi bantuan sosial ke DKI di Jakarta tidak sempurna, itu sebabnya – Pasal 7 (1) Peraturan Gubernur (Pergub) menunjukkan ini UU No. 41 tentang sanksi atas pelanggaran peraturan implementasi PSBB, dan Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2020 tentang implementasi CBSS.

Baca: Anies: Pemerintah provinsi DKI menjamin pendidikan anak-anak staf medis untuk mencegah mereka terbunuh oleh korona

“Sanksi administratif yang disebutkan dalam ayat (1) akan dilaksanakan oleh kepolisian di provinsi Republik Indonesia Walikota mengutip Tribunnews.com (11 Mei 2020) untuk mengumumkan bahwa Gubernur Republik Indonesia mengumumkan bahwa “dengan bantuan pegawai negeri sipil, melalui bantuan badan regional yang kompeten. “Baca: Anies: Pemerintah provinsi yang dijamin DKI untuk mendidik anak-anak dokter yang meninggal tentang manajemen korona pada pertemuan-untuk jenis pariwisata (misalnya industri hotel), bagi mereka yang tidak mematuhi aturan PSBB (misalnya kegiatan negatif dan / atau ) Orang-orang menutup tempat layanan hotel yang dapat menyebabkan kemacetan di area hotel dan tidak menerapkan program pencegahan virus korona, akan dikenakan sanksi yang sama dengan tempat-tempat tersebut. Pemulihan.

Tempat tertinggi adalah denda administrasi tertinggi hingga 25.000.000 Rp. , Hingga R50 juta .———————————————————————————————————————————————————— >> Rupee), “kata gubernur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *