KPK menyoroti kinerja pajak dan manajemen aset DKI di Jakarta

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat proporsi Pemerintah Provinsi Jakarta (Pemprov) yang menyelesaikan rencana aksi optimalisasi pajak daerah dari Januari hingga April 2020. Proporsi ini masih relatif kecil, yaitu 39,5%, dengan kisaran 82.000 Teror . -Jumlah ini lebih rendah dari 8,8 triliun rupee pada periode yang sama tahun 2019. -Aida Ratna Zulaiha, kepala gugus tugas Republik Rakyat Demokratik Korea yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pencegahan distrik ketiga, mengungkapkan. Pada rapat koordinasi online dengan kantor pajak. Dara, ibu kota Jakarta (Bapenda) (DKI), Selasa (2/6/2020).

“Secara nasional, pendapatan pajak pada akhir 2019 telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan pajak provinsi telah meningkat 7 triliun rand dari pajak kendaraan bermotor [PKB] dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor [PBBKB]”, Aida Dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020). Aida mengatakan bahwa penerimaan pajak untuk Kabupaten / Kota meningkat sebesar Rs 2,7 crore.

Pendapatan berasal dari pajak hotel, restoran, tempat hiburan dan tanah, dan biaya pembelian gedung (BPHTB).

Baca: PSBB Diperpanjang, warga DKI Jakarta dibebaskan dari pembayaran denda pajak kendaraan

Selain itu, investasi pemerintah daerah dalam dana daerah (bank pembangunan daerah) adalah 37 triliun rupiah dalam bentuk giro dan deposito. — Aida mengatakan bahwa untuk provinsi DKI Jakarta, pencapaian PKB dan PBBKB pada tahun 2019 masing-masing adalah Rp8,4 triliun dan Rp1,6 triliun. -Untuk pendapatan pajak dari hotel, restoran, hiburan dan tempat parkir, Provinsi DKI Jakarta dapat mengenakan 509,6 crore pada tahun 2019.

Pendapatan BPHTB mencapai Rp1.026 miliar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *