Sengketa jaminan sosial selama pandemi DKI Jakarta, Direktur LIMA: Kami membutuhkan sikap Lua

Pandemi TRIBUNNEWS.COM-Covid-19 juga merupakan epidemi sedunia di Indonesia, dan banyak masalah telah terungkap.

Ada juga masalah internal terkait penanganan Covid-19.

Dapat dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI di Jakarta, terutama terkait dengan bantuan sosial (social assistance) yang diprakarsai oleh pemerintah pusat sesuai dengan keputusan PSBB.

Alasannya adalah bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta awalnya menyatakan bahwa mereka akan membatalkan dana bantuan sosial untuk penduduk Jakarta.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya telah melakukan kontak dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI, Jakarta.

Baca: Crowded Bojonggede Masalah warga membubarkan pemerintah pusat adalah masalah yang terbaca: Janda Senyum Cara menerima polusi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah-Akhirnya, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pada rapat kerja yang diadakan dengan komite XI DPR RI bahwa bantuan sosial Pemerintah pusat dana akan memberikan dukungan dalam bentuk kebutuhan dasar dan BLT. -Meski anggaran awal diharapkan di tingkat pemerintah daerah. -Lalu, itu mencakup 2,3 juta orang. Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, mengatakan ia hanya dapat memberikan bantuan kepada 1,1 juta orang miskin di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *