Ketua Anggaran Banjir Provinsi Projo Sindir: Ada banyak banjir yang tidak akan menyebabkan kekacauan

Karl Sibarani, Presiden DKI Projo di Jakarta, bercanda bahwa TRIBUNNEWS.COM bercanda bahwa banjir di kora ibunya seperti opera sabun terus menerus. Awal tahun ini, ia mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, ia menunjukkan manajemen lingkungan yang buruk dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Presiden Rabu (26 Februari 2020) mengatakan oleh Projo DKI Karl Sibarani: “Rencana darurat adalah panduan bagi pemerintah daerah DKI mengenai bencana alam dan fase tanggap darurat dan fase pemulihan.” -Baca: Banjir Jakarta ATR / Kementerian BPN akan meninjau rencana lahan dari hulu ke hilir Karl Sibarani menjelaskan bahwa Jakarta telah mengembangkan rencana atau master plan sejak zaman kolonial. Pada 1873, perkembangan banjir barat. Kanal (BKB) dan Kanal Banjir Timur (BKT) menunjukkan bahwa banjir telah menjadi masalah sejak lama.

Infrastruktur adalah bagian penting dari pekerjaan pengendalian banjir Jakarta. Memperkuat infrastruktur seperti mengoptimalkan sistem pengelolaan air dan pengelolaan Saluran Banjir Barat (BKB), Saluran Banjir Timur (BKT), sistem drainase, pompa atau ladang. – Membaca: 1.253 pejabat di Jakarta sedang berlibur karena banjir kemarin – “Bandingkan sistem drainase Jakarta dengan kota-kota Eropa. Sistem drainase kami sangat kecil dan belum pernah direncanakan dengan baik sebelum membangun fasilitas atau bangunan,” Karl ยท Kata Sibarani.

DPD Projo DKI juga mempertanyakan penggunaan anggaran pengendalian banjir Jakarta. Anggaran lima tahun ditetapkan sebesar 21 triliun rupiah. Tahun ini, pada tahun 2020, anggaran sebesar 4 triliun rupee telah disiapkan untuk menangani banjir.

Baca: Dalam dua bulan terakhir, ibu kota telah dibanjiri empat kali, dan kehilangan penduduk harus mencapai 1 triliun rupee

Meskipun telah dilakukan selama 3 tahun, produksi Jakarta masih menurun. Baswedan telah membayar Anggaran sekitar 16 triliun rupee. Karl Sibarani mengatakan: “Jakarta yang luar biasa, pengendalian banjir memiliki banyak uang, tetapi ini bukan banjir.”

DPD Jakarta Projo memeriksa banjir Jakarta yang telah memasuki fasilitas dan objek penting dalam dua hari terakhir dan menyerukan: – 1. Pemerintah DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai kementerian / lembaga dan menghasilkan sinergi untuk secara konsisten melaksanakan “Rencana Induk (MP) 73” (Rencana Induk Drainase dan Pengendalian Banjir Jakarta) dan “Penanggung Jawab” 97 (Jakarta Rencana induk pengelolaan air sungai Buick secara keseluruhan) ditetapkan dalam rencana pengendalian banjir secara keseluruhan – baca: pujian atas tindakan Tya Ariestya, Uya Kuya Ledek Iis Dahlia, ia berharap akan membanjiri para korban bencana di unicycle

2. Selesaikan perdebatan tentang naturalisasi atau normalisasi sungai, karena apa yang saat ini dibutuhkan masyarakat adalah pekerjaan gubernur yang sebenarnya Anies Baswedan untuk mengelola banjir di ibukota Jakarta

3. Gubernur Anie Domestes Anies Baswedan segera mengurangi skala risiko semua banjir. Memobilisasi semua sumber daya di Jakarta untuk meminimalkan dampak banjir pada masyarakat dan pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *