Mengenai berita tentang parkir di Jabodetabek, juru bicara Luhut menyebutnya sebagai pembatasan

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Upaya yang bertujuan mencegah penyebaran korona atau virus covid-19 melalui pembatasan sosial massal (PSBB) telah menghasilkan informasi baru tentang transportasi umum Jakarta dan Jakarta. Kementerian Transportasi melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Manajemen Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Transportasi SE.5.BPTJ.T 2020 2020 merekomendasikan bahwa pemerintah daerah di Jabodetabek membatasi penggunaan metode transportasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 .

Maritim dan Investasi Jodi Mahardi, juru bicara Menteri Koordinasi (Menko Marves), menolak Administrasi Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk menyebarkan informasi tentang akhir transportasi Jabodetabek.

Dia menjelaskan bahwa pemberitahuan BPTJ hanya rekomendasi untuk membatasi operasi Jabodetabek.

“Jika konten ditinjau, pengumuman utama BPTJ berbicara lebih banyak tentang keterbatasan kegiatan transportasi dan oleh karena itu ada” ia mengumumkan dalam pernyataan tertulis pada Rabu (1/4/2020).

Jodi sekali lagi mengklarifikasi bahwa surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada zona merah sehingga pembatasan sosial skala besar (PSBB) dapat diimplementasikan.

Orang-orang yang mengurangi kemacetan lalu lintas dengan membatasi penggunaan transportasi, katanya: “Kita harus memutus rantai penularan virus korona.” “Menurut PP No. 21 tahun 2020, itu diklasifikasikan sebagai area PSBB dan harus diperoleh terlebih dahulu. Persetujuan oleh Departemen Kesehatan “. .- — Baca: Perhatikan penerbitan Covid-19, BPTJ mengeluarkan rekomendasi tentang pembatasan transportasi umum di Jabodetabek

Baca: Pemerintah Provinsi DKI SE BPTJ yang dikeluarkan: pembatasan ekstrem dapat dilakukan setelah pembentukan laporan PSBB Jakarta — -Jika Departemen Kesehatan belum secara resmi memperoleh persetujuan status PSBB, daerah tersebut tidak akan dapat menerapkan pembatasan lalu lintas.

Untuk wilayah Jabodetabek, sebaliknya, jika statusnya PSBB, BPTJ nomor 5 SE 2020 dapat digunakan sebagai kriteria untuk membatasi metode transportasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *