Komite Kelima Dewan Perwakilan Rakyat: Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 dapat mengganggu penerapan pimpinan daerah

Reporter Tribunnews.com Willy Widianto melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Anggota Dewan Perwakilan Anggota Komisi Kelima, Irwan, percaya bahwa Permenhub ke-18 pada tahun 2020 dapat melemahkan para pemimpin daerah yang memberlakukan batasan sosial yang besar (PSBB). -Monday (13/4/2020) Ilwan mengatakan: “Kementerian Perhubungan (Permenhub) sebenarnya membuat pemerintah daerah lebih sulit untuk mekanisme PSBB.”

Minggu lalu, Menteri Transportasi, Urusan Kelautan dan Koordinasi Investasi saat ini, Menteri Luhut mengumumkan Peraturan Menteri Transportasi No. 18 tahun 2020 (Permenhub), yang mengatur kontrol transportasi dalam konteks mencegah distribusi Covid-19.

Baca: Selama wabah korona, Ruben Onsu (Ruben Onsu) Setelah tinggal di rumah selama 24 hari, penampilannya berubah dan Brooke pergi.

Membaca: Peran Ratu Tisha dalam tim nasional, sang ibu memberikan kenyamanan dalam tim nasional wanita untuk harmonisasi

Membaca: Nama Hasto Kristyanto disebutkan dalam pertemuan, saksi mata Katanya dia memasuki area kerja Wahyu Setiawan-di Permenhub, selama penumpang mengikuti protokol sanitasi, transportasi roda dua dapat digunakan di antara mereka.

Sebenarnya, dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020, transportasi roda dua berdasarkan aplikasi hanya dapat mengangkut barang. Irwan menjelaskan bahwa peraturan menteri tidak diperlukan lagi, karena menurut Peraturan Pemerintah No. 21 tentang PSBB, peraturan tersebut diatur dan diatur oleh Menteri Kesehatan atas saran dari pemerintah daerah. – “Oleh karena itu, departemen kesehatan masyarakat sepenuhnya diatur oleh peraturan menteri, peraturan Menteri Kesehatan.” Politisi Partai Demokrat itu mengatakan. -Alwan mengatakan bahwa jika Kementerian Perhubungan ingin membantu pemerintah daerah yang telah memperoleh persetujuan PSBB, Luhut dapat mengeluarkan pemberitahuan berdasarkan materi teknis peraturan gubernur dari masing-masing negara bagian di PSBB. – “Jika ada banyak peraturan menteri, itu akan menyulitkan pemerintah daerah yang menjalankan PSBB, jadi cukup pemberitahuan saja,” kata anggota parlemen Kalimantan Timur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *