Sanksi PSBB tidak memakai topeng Rp. 250.000, Gubernur Anub menyatakan pelanggaran hukum

TRIBUNNEWS.COM – Ordonansi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sanksi atas pelanggaran besar-besaran pembatasan sosial (PSBB) dianggap pelanggaran hukum (UU).

Anies diketahui memberlakukan Gubernur DKI Jakarta No. 41 tahun 2020 tentang sanksi PSBB.

Azas Tigor Nainggolan, seorang analis kebijakan publik yang juga merupakan ketua (fakta) Forum Warga Negara Indonesia, mengatakan Anies berharap untuk menjadi lebih kuat daripada semua pemimpin daerah lainnya yang menerapkan PSBB. Misalnya, dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur, sanksi terhadap PSBB menetapkan bahwa pelaku PSBB di Jakarta, seperti tidak mengenakan topeng dan keramaian saat bepergian, harus dihukum, sanksi sosial dan denda 250.000 Rs, ‚ÄĚTigor mengatakan kepada Tribunnews .com menulis dalam laporan tertulis pada Kamis (14 Mei 2020) -Tigor mengatakan dia terkejut bahwa ada banyak sanksi sosial dalam bentuk pompa dalam penegakan PSBB.

“Kau tahu jika pompa Apakah ini kegiatan sosial? Kata Tigor.

Baca: Ada 1.145 perusahaan yang melanggar PSBB di Jakarta: 190 perusahaan tertutup dan 955 perusahaan diperingati.Menurut Tigor, kurangnya kejelasan dalam proses implementasi mencerminkan fakta bahwa PSBB menjatuhkan sanksi kepada gubernur.

“Aneh bagaimana Gubernur melakukannya. Anus Baswedan di Jakarta adalah Pergub, dan isinya disertai dengan sanksi,” katanya,

Tigor adalah seorang pengacara, ia menjelaskan bahwa Pergub yang dibuat oleh Anies mungkin tidak termasuk sanksi. . Menurut dua peraturan perundang-undangan, pembentukan UU No. 12 tahun 2011 (UUPPP) dan pembentukan UU No. 23 tahun 2014 (UUPD), keduanya menetapkan bahwa peraturan daerah yang dapat mencakup sanksi hanyalah peraturan daerah (Perda) .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *