Dana pengelolaan korona pengelolaan provinsi DKI Jakarta 188 miliar rupiah, dan DPRD serukan terlalu sedikit: siapkan 5 triliun rupiah

Laporan wartawan Tribunnews.com Danang Triatmojo-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mendesak menyiapkan sedikitnya Rp 5 triliun untuk menghadapi wabah virus corona dan membantu pekerja miskin atau informal. Pengeluaran tak terduga dari Pemerintah Provinsi DKI (BTT) dialokasikan sebagai dana untuk mengelola virus corona, hanya 188 miliar rupiah. Jumlah tersebut tergolong kecil dan belum mencukupi untuk menanggulangi wabah COVID-19 di Jakarta.

Baca: Prediksi Penyebaran Virus Corona di Indonesia: Bulan Ini Masuk Masa Genting, Puncak Alokasi DKI Mei

Zita Anjani, Wakil Presiden DPRD DKI, mengatakan Jakarta punya cukup anggaran untuk menutupi anggaran. Pasalnya, APBD DKI Rp87,9 triliun dan merupakan yang terbesar di Indonesia.

“Siapkan setidaknya 5 triliun Rp. Anggaran kami tidak kecil. Kami mengurangi APBD, yang dapat dikurangi,” kata Zita kepada wartawan. Kamis (4 Februari 2020).

Gubernur Anies Baswedan tinggal melakukan penyesuaian anggaran, yang bukan menjadi prioritas keadaan saat ini.

Keledai dapat bergerak seperti mobil Formula E. Anggaran tidak dapat diatur selama pandemi COVID-19. – Faktanya, Zita juga menyarankan agar anggaran kegiatan DPRD DKI (seperti kunjungan kerja) harus digunakan sebagai dana penanggulangan epidemi.

“Anggaran kami tidak kecil. Potong barang yang bisa dipotong,” katanya. Dia berkata.

Baca: Layanan ditutup selama wabah korona, dan mereka yang kartu SIMnya habis pada 17 dan 31 Maret bebas pajak

Jika 5.000 juta rupee penuh, pemerintah provinsi DKI dinilai sebagai Kemampuan untuk menegakkan isolasi regional atau pembatasan sosial skala besar (PSBB) tanpa mengabaikan hak-hak dasar masyarakat. Politisi PAN mengatakan: “Jika pemerintah tidak menjamin kesejahteraan warganya, maka akan terjadi gejolak yang serius di masyarakat.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *