DPRD mempertemukan BKD dan Dinkes DKI untuk membahas pengecualian tunjangan tenaga medis

Laporan wartawan Tribunnews.com Danang Triatmojo-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-E Wakil Ketua Panitia DPRD DKI Jakarta Angara Vectra akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, yang belum termasuk pemotongan santunan kesehatan ASN pegawai.

Panitia E akan mempertemukan Staf Kabupaten (BKD) dan Dinas Kesehatan DKI.

Bacaan: Menteri Perhubungan: Pemberitahuan Angkutan Umum membingungkan masyarakat

“Badan ini akan kita sebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (BKD) dan Dinas Kesehatan,” Angara Senin (11/5/2020) Beritahu wartawan.

Seperti diketahui, Pemprov DKI memprediksikan total anggaran daerah pada tahun 2020 sebesar Rp 47,18 triliun, turun 47% dari tahun lalu dan semula disetujui Rp 87,9 triliun.

Artinya, Pemprov DKI harus bisa menyesuaikan belanja tahun ini dengan angka tersebut.

Dalam penyesuaian yang telah kita buat, kita dapat menghitung kenaikan dari 20,8 triliun rupiah menjadi 15,9 triliun rupiah.

Antara lain dengan mengurangi tunjangan kinerja sebesar 50% dari ASN dan membatalkan tunjangan transportasi, Hapus tunjangan dan gaji ke-13 dan ke-14, kurangi 50% dari insentif pemulihan pajak dan batalkan tunjangan kenaikan pendapatan Bapenda .

Ac meminta bantuan Angara dan tidak boleh mengurangi tunjangan bagi staf medis.

Karena berani mengambil risiko, mereka bergelut dengan merebaknya kasus virus corona dalam dua hingga tiga bulan terakhir. : Pasien Coronavirus menyembuhkan 2.881 orang, kebanyakan dari Jakarta – oleh karena itu pemerintah membantu mereka dan keluarganya dengan tidak memotong tunjangan apapun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *