BPTJ menyiapkan transportasi alternatif konvensional untuk pengguna KRL Bogor-Jakarta

Menurut reporter Tribunnews.com, Dama Bay Day-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Jabodetabek Transport Management Agency (BPTJ) sedang menyiapkan layanan bus reguler untuk menganalisis kepadatan pengguna trem (KRL) selama jam sibuk yang bertanggung jawab Polana Pramesti dari BPTJ mengatakan bahwa pinggiran kota Bogor-Jakarta harus dapat memanfaatkan transportasi alternatif konvensional pada Agustus 2020 sehingga tidak harus bergantung pada KRL. “” Kata Polana dalam pernyataan Senin (13/7/2020).

Baca: BPTJ memperpanjang penghentian layanan bus AKAP dan AKDP hingga 7 Juni 2020. Selama pandemi, hanya 35% hingga 45% dapat dibatasi paling banyak untuk memenuhi persyaratan jarak fisik.

“Tentu saja, pembatasan maksimum ini biasanya mengarah pada akumulasi penumpang di beberapa titik.” Penilaian periode adaptasi Menurut Polana, ada permintaan potensial, dan penelitian lebih lanjut sedang dilakukan untuk memperkuat layanan bus.

Baca: BPTJ mengklaim bahwa mobil pribadi dan kendaraan angkot Jabodetabek tidak dilarang selama PSBB-Polana menjelaskan bahwa bentuk layanan ini nantinya akan memiliki bus Conenexion perumahan Jabodeteabek atau rute point-to-point JR Conn sendiri.

Polana mengatakan titik awal pelayanan ini bukan dari terminal bus, melainkan dari tempat asal hingga permukiman yang lebih murah di Jakarta.

“Mudah-mudahan, tidak akan ada calon penumpang yang berkumpul di stasiun atau terminal,” kata Polana.

Polana juga mengatakan bahwa saat ini ada operator yang bersedia melakukan layanan JR Conn dan membuat berbagai persiapan.

“Ingat, layanan ini harus melewati wilayah administrasi Jabodetabek, jadi lisensi dilakukan di BPTJ, kami pasti akan melakukan ini dan memfasilitasi lisensi,” kata Polana. Terkait tarif JR Conn ini, Polana mengatakan tidak bisa semurah tarif KRL, karena tarif KRL disubsidi oleh pemerintah, namun masih dalam kisaran yang wajar dan terjangkau. komuter.

“Layanan” Bus JR Conn juga akan diterapkan secara sistematis pada perjanjian sanitasi, sehingga kapasitas penumpang hanya dapat mencapai 50% paling banyak, sehingga kondisi untuk menjaga jarak dapat dipenuhi, “kata Polana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *