Terkait pemberitaan soal parkir di Jabodetabek, juru bicara Luhut mengatakan itu hanya pembatasan.

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 melalui pembatasan sosial skala besar (PSBB) membawa kabar Jakbodetabek di angkutan umum.

Kementerian Perhubungan mengesahkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan nomor SE.5.BPTJ. Pada tahun 2020 mendatang, pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek disarankan untuk membatasi penggunaan metode transportasi guna mencegah penyebaran Covid-19.

Juru Bicara Menteri (Menko Marves) Bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Maritim (Menko Marves), Jodi Mahathir, menolak informasi yang beredar dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tentang penghentian angkutan Jabodetabek.

Dia menjelaskan, surat edaran BPTJ hanya rekomendasi untuk membatasi operasional transportasi Jabodetabek. Dari segi isinya, surat edaran Dekan BPTJ Perancis lebih banyak memuat usulan pembatasan kegiatan transportasi. Sebab, moda transportasi tidak dihentikan. Ia mengatakan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2020) ..- Jodi kembali mengklarifikasi bahwa pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberikan nasehat kepada zona merah agar pembatasan sosial skala besar (PSBB) bisa dilaksanakan .- — Dengan pembatasan penggunaan transportasi untuk mengurangi aktivitas masyarakat, sehingga memutus mata rantai penularan virus corona. ”Ia mengatakan, tanpa persetujuan resmi PSBB dari Kementerian Kesehatan, kawasan tersebut tidak akan bisa membatasi lalu lintas.

Sebaliknya untuk wilayah Jabodetabek ya, jika sudah berstatus PSBB, surat edaran BPTJ SE 5/2020 bisa dijadikan pedoman untuk membatasi transportasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *