Pemprov DKI Jakarta menyerukan agar PSBB gencar diterapkan, termasuk sanksi

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan akan menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB) sejak hari pertama pandemi. Saat menjatuhkan sanksi kepada pelanggar.

“Pemerintah harus berhati-hati dan tegas saat memberlakukan kembali PSBB. Termasuk sanksi bagi pelanggar,” kata Muyanto di Tribunnews, Kamis (9/10/2020). Muyanto mengenang, pada tahap awal pandemi, Pemprov DKI harus mengevaluasi pengalaman implementasi PSBB secara komprehensif untuk mengidentifikasi kelemahannya. Dia berkata. Pada tanggal 19, jumlah ini terus meningkat.

Baca: PSBB Jakarta Mulai 14 September, Presiden Jokowi akan kembali mengikuti konferensi virtual tersebut

Selain itu, Mulanyanto menegaskan bahwa aspek kesehatan adalah aspek ekonomi terlebih dahulu.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI mengimbau pemerintah tidak memburu ekonomi kerakyatan, sedangkan keselamatan rakyat diabaikan.

“Sangat penting untuk menjaga dan mengelola keseimbangan. Ia menyimpulkan:“ Melalui berbagai intervensi dan insentif pemerintah, kedua aspek utama ini dapat dikendalikan sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kasus positif Covid-19.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mencabut rem darurat tersebut, mengingat meningkatnya kasus aktif di ibu kota,

Usai bertemu dengan Pimpinan Forum Komunikasi Daerah DKI (Forkopimda), memutuskan mencabut rem darurat tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *