Bahkan tidak ada ketentuan aturan mobil pribadi Jakarta dalam PSBB transisi

TRIBUNNEWS.COM-Azas Tigor Nainggolan, analis kebijakan transportasi dan ketua FACT Indonesia, mengkritik rencana paritas paritas pembatasan sosial transisi (PSBB) di Jakarta.

Seperti yang kita ketahui bersama, kebijakan itu malah dimaksudkan-peraturan ini tidak hanya berlaku untuk mobil, tapi juga sepeda motor. -Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 terkait PSBB yang ditandatangani Anies pada masa transisi menuju masyarakat sehat yang sehat, aman dan efisien. –Pasal 17 Gubernur menyatakan: “Pengendalian moda transportasi konsisten dengan semua tahapan periode ini. Peralihan dari mobil pribadi ke sepeda motor dan mobil dilakukan dengan prinsip ganjil-genap di zona kendali lalu lintas.” Aturan.

Tigor mengatakan bahwa ada kesenjangan antara kebijakan P2P dan tujuan transisi PSBB.

“Politik yang aneh bahkan dapat secara efektif mengontrol penggunaan kendaraan pribadi dan membuat orang menggunakan transportasi umum. dan mengu “menghilangkan kemacetan di jalan raya. “

” Pada saat yang sama, kebijakan pembatasan sosial transisi skala besar (PSBB) bertujuan untuk mengendalikan atau mengelola penyebaran Covid 19 agar masyarakat dapat hidup sehat dan produktif, “kata Tigor, Senin. Kepada Tribunnews dalam keterangan tertulisnya. (8/6/2020) .

Baca: Perubahan ganjil kebijakan DKI saat pandemi Covid-19 kini bakal diberlakukan pada mobil dan motor

Masa transisi PSBB, Kapasitas layanan angkutan atau angkutan umum massal juga diatur, yakni dikurangi 50%, Tigor juga meragukan 50% kapasitas angkutan umum yang dibutuhkan kebijakan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *