Pemprov DKI Jakarta memasang rambu-rambu jalan sebelum menerapkan pertimbangan paritas pada sepeda motor

Reporter Tribunnews.com Igman Ibrahim melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Direktur Transportasi Metro Polda Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, polisi perlu melakukan berbagai persiapan untuk rencana implementasi “paritas” skala besar bahkan transisi. Pembatasan Sosial Besar-besaran Jakarta (PSBB).

Menurutnya, kebijakan tersebut harus sejalan dengan penyediaan fasilitas rambu jalan.

Pasalnya, dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta harus menyiapkan rambu-rambu untuk menerapkan kebijakan paritas. Sambodo mengatakan kepada wartawan, Minggu (6 Juni 2020): “Jika ini dilakukan melanggar peraturan lalu lintas, itu artinya Pemprov DKI dan panitia transportasi harus memasang rambu-rambu.” – Atas dasar itu, polisi tetap melarang. Ketahui waktu implementasi yang tepat. Sepeda motor ganjil dan genap.

Baca: Pertanyaan 2 WNI WNI Melompat di Perairan Kalimon Kementerian Luar Negeri, Menunggu Penyidikan Polisi

Bacaan: Tidak Ada SIKM DKI di Jakarta, 28.538 Kendaraan dan Aksi Polisi

Di sisi lain, dalam regulasi, yang mengawal program paritas DKI Jakarta adalah dinas perhubungan.

“Di Pergub, penanggung jawab pengawasannya adalah otoritas transportasi. Pungkasnya .

Di saat yang sama, Kombes Pol Yusri Yunus, Kepala Humas Polda Metro Jaya, mengatakan pihaknya masih menunggu layanan transportasi DKI Jakarta. Keputusan departemen terkait keputusan aturan aneh. Digunakan untuk sepeda motor.

Bacaan: Mulut menggelegak dan keluar cairan merah, ditemukan 2 ASN abnormal, tidak ada pakaian yang diduga diracuni

Bacaan: Ki Gendeng Pamungkas sudah Mati, beginilah suasana rumahnya di Bogor- “Sekarang penerapan bilangan ganjil dan genap ini di bidang pengungkapan. Tapi hasil rapat koordinasi kemarin aneh, bahkan masih perlu evaluasi, tergantung keputusan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. “Kalau otoritas perhubungan mau menerapkan kebijakan ini secepatnya kita siap,” pungkasnya. Seperti kita ketahui bersama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Peraturan Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa transisi. Ini adalah penerapan sistem paritas untuk sepeda motor dan mobil penumpang.

Menurut huruf a Pasal 17 ayat (2), mobil pribadi berupa sepeda motor dan mobil harus sesuai dengan zona kendali lalu lintas.

— Berdasarkan SK Gubernur ditetapkan penerapan single and double system area Kementerian Perhubungan telah Pedoman teknis dikembangkan untuk ruas jalan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *