Melanggar aturan kesehatan di Jakarta Timur dan bersiap menjadi Wakil Pejabat PPSU

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Jakarta Timur berencana menaikkan sanksi bagi pekerja sosial yang melanggar aturan kesehatan selama masa transisi PSBB. Di kota terbesar dan terpadat di Provinsi DKI, peningkatan kasus Covid-19 yang dikonfirmasi masih berfluktuasi.

Baca: Jokowi Serukan Pemerintah Jatuhkan Sanksi Pelanggaran Aturan Sanitasi dan Denda Pekerjaan Sosial

Padahal Pasal 8 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pelanggaran Perjanjian Sanitasi Dituding Bersih-bersih Fasilitas sosial. Sanksi sosial atas tanah itu bersih, bukan? percuma saja. Kalau ada sanksi harus jadi asisten PPSU, “kata Anwar di Kagong, Jakarta Timur, Jumat (21/8/2020) lalu. Namun, dia tidak menjelaskan apakah pelaku harus bekerja sesuai dengan 8 jam kerja PPSU. Dia hanya bisa bekerja sementara ketika masih kecil. Dia hanya mengatakan bahwa denda yang berat akan menjadi pencegah agar warga tidak lagi melanggar perjanjian sanitasi. Bersihkan taman yang masih kotor. Dia berkata: “Biarlah (orang yang melanggar aturan kesehatan) ) Saya merasa ini adalah kelelahan pekerjaan kami. “-Anwar menambahkan, rencana itu akan dibahas lebih lanjut di tingkat kota dan provinsi, termasuk persetujuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Covid-19.“ Apa yang harus dilakukan masyarakat jika mengikuti aturan tata cara kesehatan. Lakukan, ”ucapnya.

Artikel ini dimuat di Tribunjakarta.com, dengan judul Orang Pelanggar Aturan Kesehatan di Jakarta Timur, Mau Ikut Baksos dan Menjadi Asisten Agen PPSU.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *