Pengacara anak tiri dalam pandemi

Disediakan oleh: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM-Pada penyakit Coronavirus 2019 atau pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda dunia (termasuk Indonesia), nampaknya ada pengacara atau “pengacara” atau pengacara yang telah Terbengkalai, khususnya di DKI Jakarta. — Bahkan pengacara tidak dianggap sebagai petugas penegak hukum. kenapa tidak?

Pada 5 Juni 2020, Sekretaris Daerah DKI Jakarta yang juga sehari-hari menjadi ketua kelompok kerja percepatan penanganan Covid-19 DKI Jakarta mengirimkan surat edaran kepada Kepala “Kepolisian Dinas Umum”. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta, Kementerian Perhubungan, dan Kepala Dinas Penanaman Modal .

Dalam Surat Nomor 490/079 tentang pengecualian izin masuk dan keluar ekspor DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan siapa yang selama ibukotanya berada dalam masa transisi , Pada 5 Juni 2020, Pemberantasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu pembebasan dari pemegang Izin Masuk dan Keluar (SIKM) wilayah DKI Jakarta, yaitu:

Pertama, hakim, pemberantasan korupsi yang menjalankan fungsi penegakan hukum Penuntut dan penyidik ​​/ penyidik ​​/ jaksa penuntut (KPK). — Baca: Bagaimana Penataan SIKM Jakarta, Jika Ditemui Batasan Pengajuan Izin, Ini Solusinya – Seco nd adalah Pengawas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK P) yang menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintahan.

Ketiga, pemeriksa keuangan di Badan Pengawas Keuangan (BPK) bertanggung jawab mengaudit manajemen nasional. -Surat ini didapatkan setelah Gubernur DKI Jakarta No. 47 Tahun 2020 tentang penyelesaian pembatasan perjalanan keluar masuk Jakarta. -Terutama pada poin pertama, tidak ada pengacara atau “pengacara” atau pengacara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *