Faktur HIP, Pancasila dan BPIP

Penulis: Syamsuddin Radjab

(Dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Pancasila Jakarta dan UIN Alauddin Makassar)

TRIBUNNERS- Beberapa tahun terakhir ini, perdebatan UU HIP (ideologi arah Pancasila) terus berlanjut. Hal itu dibahas parlemen dan diumumkan sebagai inisiatif DPR pada rapat paripurna pada 12 Mei 2020.

Pekerjaan kompilasi dimulai pada pertengahan Februari, dan panitia (Panja) mengundang para ahli untuk menyampaikan pendapat dan sarannya. UU HIP .

Mendapat tanggapan dari banyak fraksi seperti PKS, PAN dan PPP. Mereka dikeluarkan dari TAP MPRS No. XXV tahun 1966 karena pembubaran dan pelarangan ICP di Indonesia dan penyebaran atau perkembangan komunisme / Kata pengantar menggunakan pemikiran atau doktrin Marxis-Leninis sebagai rujukan. Postingan tersebut melontarkan cerita tentang kekejaman dan pengkhianatan PKI di berbagai platform media sosial dan menyebar luas, diikuti dengan guyonan antara Moh. Mahfud, MD, dan Fadli Zon berbicara tentang UU HIP di Twitter.

Fadli berbicara tentang urgensi RUU HIP, dan Mahfud menilai RUU HIP sebenarnya diusulkan DPR dan didukung oleh Partai Gerindra. Menurut partai, Fadli ada di bawah. Saat membaca HIP Act, saya akan memberikan beberapa tindakan pencegahan, termasuk pertama-tama, asal-usul HIP Act.

Baca: Prediksi Krisis Pangan, BPIP Wajibkan Pemerintah Menetapkan Kembali Kemandirian Hak Pangan-Status Hukum dan Garis Besar Materi Ideologi Pancasila (GBHIP) yang Dibakukan Sejak 2019, Sangat Sulit membedakan antara struktur kerangka kerja yang ditetapkan oleh deputi penelitian dan materi BPIP. Sistem dan bahasa yang disusun dalam HIP Act mengandung elemen yang mirip atau sangat mirip.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *