PP Tapera, seorang pengusaha terjatuh dari tangga

Disediakan oleh: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM-Ia pun terjatuh di tangga. Mereka telah terpengaruh oleh mahkota dan masih memikul beban yang berat.

Begitulah nasib para pengusaha setelah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan-Perumahan Rakyat atau Tapera oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2020 tanda.

PP 25/2020 menjadi payung hukum bagi Badan Pengelola Tapera (BP) untuk melaksanakan penarikan di masa mendatang.

Dikutip dari berbagai sumber PP dan BP Tapera untuk menghimpun dan mengelola instrumen sipil ( ASN), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dana perumahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pekerja di perusahaan swasta.

Menurut PP ke-15 Sesuai pasal 25/2020, simpanan peserta ditetapkan 3%, upah buruh 3%, dan upah mandiri peserta.

Baca: Jokowi Masuk PP Tapera, Gaji Buruh Turun– – Agar Tapera membayar 3% dari upah, dimana 0,5% dibayar oleh pemberi kerja atau kontraktor / perusahaan, dan 2,5% sisanya dibayar oleh pekerja yang dipotong dari gaji. Peserta mandiri, iuran dibayar sendiri.

Jika pegawai pensiun, yakni 58 tahun, kepesertaan BP Tapera akan dihentikan.

Setelah pensiun, peserta dapat memperoleh tabungannya dan dana hasil pembangunan disimpan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *