Manuver Vanuatu melawan Papua dan sosialisme Melanesia

Penulis: Dr Dong Shi Eksekusi Inisiatif Demokrasi Indonesia (TIDI) Arya Sandhiyudha

Tribun – Dalam beberapa hari terakhir ini, Vanuatu dua kali berada di PBB yaitu empat puluh lima sidang biasa Perserikatan Bangsa-Bangsa mengangkat isu Papua. Dewan Hak Asasi Manusia diketuai oleh diplomatnya Antonella Picone (Antonella Picone) pada 25 September 2020.

Kemudian Perdana Menteri Bob Loughman (Bob Loughman) pada September 2020 Pada pertemuan debat umum Sidang Umum PBB yang diadakan pada tanggal 27. Isi utama pernyataan yang dibuat oleh Vanuatu adalah diskriminasi rasial Papua dan pelanggaran hak asasi manusia. Menanggapi tuduhan Bob Rafman, Indonesia menggunakan hak jawab diplomat muda, Silvany Austin Pasaribu.

Menunjuk seorang diplomat muda untuk menanggapi pernyataan Perdana Menteri tampaknya menjadi yang paling penting. Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI telah berjalan sejak tahun 2016, kecuali tahun 2018, KBRI memberikan hak jawab kepada Duta Besar PBB Dian Triansyah Djani. Silvany sangat tajam, dan kamus yang digunakannya kasar, termasuk rasa malu dan kebodohan.

Novel semacam ini sangat keras, bahkan ironis, namun sepertinya istilah tersebut berlaku untuk Vanuatu yang selama ini selalu memusuhi Indonesia, dan tidak pernah berusaha menemukan kondisi sebenarnya.

Karena Vanuatu tidak secara ketat mematuhi “Piagam”, Vanuatu menggunakan istilah yang memalukan.

Bacaan: Silvany Austin Pasaribu. Wakil Vanuatu-negara yang mengkritik Indonesia belum meratifikasi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) tahun 1965, sedangkan Indonesia sendiri yang meratifikasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *