Pandemi seharusnya tidak dilihat sebagai momen politik sebelum Pilkada

Penulis: Ketua KIPP Provinsi Jawa Timur Novli B Thyssen SH-TRIBUNNEWS.COM- Panitia Pemantau Independen Pemilu (KIPP) mengingatkan penanggung jawab wilayah 19 kabupaten / kota Jatim, mereka menyusun jadwal pelaksanaan pilkada 2020 agar tidak ada rencana daerah. Memanfaatkan situasi pandemi untuk mendukung pilkada di periode yang sama tahun 2020.

Mengingat kemampuannya sebagai pengambil keputusan daerah, potensi kepala daerah untuk menyalahgunakan kekuasaannya sangat besar. .

Misalnya menempatkan seseorang di satgas atau satgas regional untuk menangani Covid 19.

Dengan menempatkan posisi strategis tersebut, diduga perlu adanya sosialisasi terhadap calon kepala daerah. masyarakat. DPD Evaluasi Proses Pilkada Desember-Baca: Jika Pengurus Daerah Tidak Kerja Sama Pengalokasian Dana Pilkada, Ini Tafsir Kemendagri-Pendekatan Letak Strategis Bisa Memperkuat Masyarakat dengan Masyarakat Berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk menjalankan tugasnya guna memfasilitasi pemilu di masa mendatang.

Selain itu, bentuk penyalahgunaan kekuasaan antara lain pengalihan jabatan / penggantian jabatan instansi pemerintah yang dirancang untuk memenangkan pemilu nanti.

Pada tahun 2016, Pasal 71, Pasal 10, ayat 3, disebutkan dilarang kepada gubernur atau Wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota menggunakan kekuasaan, prosedur dan kegiatan untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

baik di daerah sendiri atau di daerah lain dalam waktu enam bulan Mulai dari hari penentuan calon hingga penentuan calon terpilih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *