R-Perpres TNI membahas tindakan teroris dan kemunduran dalam reformasi sektor keamanan

Setelah HendardiKetua Institute SETARA

TRIBUNNEWS.COM- Mengisolasi TNI-Polri Dua Dekade Dalam TAP MPR VI / MPR / 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR VII / MPR / 2000 Tentang Peran TNI: Penulis Dan Polri, jika proyek R-Perpres tentang tugas TNI pemberantasan terorisme disahkan dalam Perpres yang meloloskan Pasal 43I Perpres 43, rencana reformasi sektor keamanan akan mengalami kemunduran yang paling parah. Resolusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebelumnya, TNI diduga memegang jabatan sipil dan dalam banyak kasus tidak menuduh pelanggaran HAM berat, hal ini juga menandai kemunduran yang mengkhawatirkan bagi reformasi di bidang keamanan. Setelah pimpinan Yokowi menyelesaikan reformasi bidang keamanan, seperti pembatalan koter, amandemen UU No 31/1997 tentang Pengadilan Militer, dan berlakunya UU Bantuan Militer, sebagai sarana memasukkan TNI ke dalam kehidupan sipil. Pada dasarnya, TNI terus memberikan berbagai keistimewaan untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas. Baca: Perpres Antiteror TNI Dianggap Rancu dan Tumpang Tindih

– Perpres tentang Partisipasi Tak Terbatas dan Tidak Bertanggung Jawab dalam Misi Antiteror TNI yang Memungkinkan TNI Mencegah, Menindak, dan Memulihkan Kebebasan Tindak Pidana Terorisme Perbuatan, penggunaan APBD atas nama terorisme secara cuma-cuma, termasuk kekebalan dari penuntutan dan pengadilan yang adil serta persiapan ketika TNI salah menindak aksi terorisme.

Amin, pemimpin nasional yang dipimpin Jokowi-Maruf, akan menjadi pemimpin terlemah dalam melaksanakan reformasi sektor keamanan karena merongrong desain TNI dan Polri yang dibutuhkan oleh reformasi, yang menjadikan TNI sebagai alat pertahanan dan Polri untuk menjaga keamanan , Cara untuk membangun ketertiban dan menegakkan hukum.

TNI adalah alat pertahanan, keberadaannya di bidang sipil dan penegakan hukum hanya dapat dilakukan atas dasar kebijakan politik nasional, bersifat sementara, berbatas waktu, dan memiliki peraturan khusus untuk tugas tipe c, serta disertai dengan Mekanisme akuntabilitas khusus.

Sementara itu, dalam konsep partisipasi TNI dalam penanggulangan kejahatan terorisme, seperti rancangan Perpres, partisipasi ini bersifat permanen dan melampaui misi utama TNI dalam Operasi Militer Non Perang (OMSP). Ini seharusnya hanya ditargetkan pada tingkat penuntutan dan target tertentu seperti polisi, polisi, polisi, dll. Elemen utama dari sistem peradilan pidana tidak dapat lagi menangani masalah ini. Tindak terorisme (diluar kapasitas kepolisian) UU No. 5/2018 mengusulkan metode penegakan hukum (sistem peradilan pidana), sehingga semua yang terlibat dalam penuntutan harus bisa melakukannya. Menyesuaikan sistem, terutama dalam hal akuntabilitas operasional dan perlindungan hak asasi manusia. -Pada tingkat tertentu ketika ancaman meningkat menjadi ancaman militer, memang dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam intervensi TNI di bawah perintah otoritas politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *