Pemulihan ekonomi, hukum yang komprehensif dan standar baru

Penulis: Wihana Kirana Jaya, Guru Besar FEB UGM

TRIBUNNEWS.COM- Biaya transaksi yang dapat ditekan seminimal mungkin dengan perbaikan tata kelola akan mendorong pembangunan ekonomi. Ini adalah pemikiran Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE) tentang Douglas C North, Oliver E Williamson dan Oliver Hart.

Tiga profesor ekonomi Amerika memenangkan Hadiah Nobel masing-masing pada tahun 1993, 2009 dan 2016. Undang-undang atau undang-undang yang komprehensif, Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan (RUU), mempromosikan investasi atau pengembangan bisnis semua pemangku kepentingan perusahaan dengan meningkatkan pengawasan berdasarkan filosofi dasar NIE (yaitu “masalah kelembagaan”).

Dalam diskusi virtual bertajuk “Lembaga Virtual” “Solusi Pembangunan Ekonomi dalam Pandemi” Akhir Juli tahun lalu (Media Indonesia 30 Juli 2020), saya tunjukkan bahwa investasi di Indonesia menghadapi ( Rumit) Salah satu permasalahannya adalah regulasi dan birokrasi yang tumpang tindih menyebabkan hambatan investasi, dan undang-undang yang komprehensif menjadi solusi strategis. Pemulihan ekonomi membutuhkan aturan main yang benar, yaitu inklusivitas. Konsisten dan pasti.

Di bawah latar belakang akselerasi pemulihan ekonomi Covid-19, paradigma percepatan investasi dengan meningkatkan kemudahan berusaha harus sejalan dengan paradigma lain. Pertama, paradigmanya adalah bahwa pemulihan ekonomi dan penanggulangan pandemi memiliki bobot yang sama. Kedua, kesejahteraan sosial dan lingkungan lebih diutamakan daripada kepentingan komersial yang mencari keuntungan. Ketiga, dengan meningkatkan penggunaan teknologi digital, big data, dan kecerdasan buatan, meminimalkan kontak fisik antar manusia dalam interaksi / transaksi ekonomi dan perizinan investasi. Meski pandemi Covid-19 belum terkontrol secara optimal, “Agenda Strategis Penciptaan Lapangan Kerja” sudah dirumuskan sejak pandemi mulai menjadi undang-undang. Fakta lainnya adalah ekonomi mengalami kontraksi pada dua kuartal pertama tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I hanya 2,97% dan triwulan II tumbuh negatif 5,32% (data BPS). Angka kemiskinan dan pengangguran pasti akan meningkat.

Pada saat yang sama, biaya mitigasi dampak utama pandemi (kesehatan masyarakat) dan dampak sekundernya (dampak sosial ekonomi) terhadap “APBN” tidaklah sedikit. Oleh karena itu, triwulan III menjadi langkah penting konsolidasi, baik yang didasarkan pada regulasi kesehatan maupun aturan keselamatan lainnya, untuk merespon pandemi dan pemulihan ekonomi. Beberapa Pertimbangan-Dalam laporan bertajuk “Outlook Perekonomian Indonesia: Jalan Panjang Menuju Pemulihan”, Bank Dunia mencatat beberapa pertimbangan penting. Tiga isu utama yang disoroti oleh Bank Dunia melibatkan dampak negatif terhadap hak-hak ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan publik, dan perlindungan lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *