Politik berdarah:

Kebijakan berdarah: “mengejar pemerintahan yang tak terlihat”

Penulis: KH. Imam Jazuli, Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts * -Sejarah menunjukkan bahwa manusia semakin mahir dalam membunuh. Politik tampaknya lebih tajam dari pedang. Pada pemilihan presiden 2019, 894 perwira militer tewas dan 5.175 jatuh sakit. Saat itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan beban kerja Pilkada 2019 terlalu berat.

Namun siapa sangka, lebih parah lagi, pada periode Covid-19, pandemi Pilkada 2020 masih akan dipaksakan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut empat alasan Pilkada belum digelar: kewenangan hukum, hak konstitusional, pengelolaan anggaran, dan ketidakpastian di akhir Covid-19. Keputusan akhir ada di tangan publik. Kepercayaan pemerintah telah ditutup. Hampir mustahil berharap Pilkada 2020 tidak terjadi. Tampaknya pemerintah menutup telinga, memberikan kesan bahwa tidak ada alasan yang lebih baik untuk percaya pada -KH selain pemerintah. Aqil Siroj (Aqil Siroj) menyampaikan hasil pertemuan skala besar PBNU, yaitu keselamatan hidup manusia harus ditingkatkan. Pilkada masih bisa ditunda, tapi hidup mati tidak bisa ditunda. Mungkin juga merujuk pada fakta politik Pilpres 2019 yang penuh kekerasan dan memakan korban jiwa. Sekarang, terserah publik untuk memutuskan.

Bagaimana regulasi pemerintah menggantikan UU Pilkada No. 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum resmi penyelenggaraan Pilkada tahun ini. Selain itu, dana Pilkada yang dibayarkan sebesar Rp. Pemerintah 1,4 triliun percaya bahwa tidak ada pilihan selain menunda aktivitas Sungai Pilkada, apalagi pandemi Covid-19 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan kami tidak tahu kapan itu akan berakhir.

Seperti yang mereka katakan, hidup memang sebuah pilihan. NU, Muhammadiyah dan Komnas HAM memilih kemanusiaan dan keamanan. Pemerintah memilih tradisi perebutan kekuasaan dan mengedepankan semua argumen yang mungkin. Penulis menunjukkan bahwa semua pihak telah membuat pilihan. Mulai sekarang, terserah publik untuk memutuskan dengan siapa akan berdiri. Dia berkata: “Saya menyadari bahwa Indonesia tidak memilih pemimpin tetapi seorang penguasa hanya ketika saya sudah tua.” Kata-kata Cak Nun mengingatkan kita akan desakan pemerintah untuk mempertahankan Pilkada, meskipun masyarakat tidak mau melakukannya. Karena fondasi yang digunakan sangat kokoh seperti hukum, aturan tata kelola negara dan asumsi WHO. Pada saat yang sama, negara ini adalah negara hukum, dan hukum harus menjadi payung bersama. Oleh karena itu, penafsiran undang-undang menjadi hal terpenting dalam menentukan apakah Pilkada harus ditunda atau dilanjutkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *