PDIP melakukan tindakan hukum terhadap lembaga pendidikan politik nasional

Disediakan oleh: Presiden PDP PDI Perjuangan dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah .

TRIBUNNEWS.COM-Sebagai partai politik yang sah, masyarakat memiliki masa jabatan terlama dalam dua Pemilu 2014 dan 2019. Ibu Megawati Soekarnoputri dituduh membakar bendera partai dan berbagai peristiwa pencemaran nama baik terhadap Presiden PDI Perjuangan, menuduh PDI memperjuangkan Partai Komunis dan peristiwa lainnya, serta memberikan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi. Sekuel yang dipimpin oleh individu yang ingin memecah negara, persatuan, dan integritas. -Untuk PDI Perjuangan, layaknya di negara demokrasi, adalah berkah adanya perbedaan pendapat dan pendapat di masyarakat kita, terutama ketika membahas RUU yang merupakan hal yang wajar karena regulasi kita. Ini juga mengatur hak dan kewajiban negara. Berbagai pihak dari seluruh masyarakat memberikan audit, saran dan perbaikan faktur (termasuk dalam faktur HIP). PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan kontribusinya, serta koreksi yang dilakukan oleh semua pihak terhadap proyek HIP. Namun, hal ini tidak beralasan. Jika hak demokrasi diwujudkan melalui kekerasan dan pencemaran nama baik yang tidak terbukti, kami tidak ingin menggunakan hak demokratis. Ini bisa menjadi kejahatan dan mungkin mengaburkan esensi dari masalah yang sedang kita bicarakan. -Tapi meski difitnah dan tidak manusiawi sebagai partai politik, dan berusaha menghasut emosi seluruh keluarga PDI Perjuangan di Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, setiap hari mengeluarkan respon tegas dan bijak kepada seluruh pejabat PDI Memesan. Seluruh Indonesia sedang berjuang, termasuk pengurus parpol di semua tingkatan mulai dari Partai Progresif Demokratik hingga pengurus cabang, kader partai yang duduk di parlemen Indonesia, serta DPRD dan DPRD di berbagai provinsi / kota. Indonesia dan masyarakat yang telah menjadi kepala dan wakil kepala pemerintahan pusat tingkat Indonesia secara keseluruhan, melalui berbagai provokasi dan perjuangan bersama serta upaya menjaga persatuan bangsa Indonesia telah melakukan introspeksi dan introspeksi tanpa alasan. Bu Mega mengingatkan seluruh pejabat PDI Perjuangan untuk mendukung Pancasila menghadapi segala ancaman dan isu etnis yang muncul.

Dan itu adalah hasil dari penegakan hukum, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berjanji melindungi segenap bangsa dan seluruh darah Indonesia, jutaan keluarga pengungsi juga merupakan bagian dari seluruh bangsa Indonesia. Hal itu tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, kami menuntut perlindungan hukum atas tindakan kami membakar bendera partai kami, memfitnah dan merusak nama baik Presiden Partai Perjuangan Indonesia, Megawati Soekarnoputri (Megawati Soekarnoputri) Kekerasan dan segala macam fitnah yang dilakukan oleh individu. Selain memberikan pendidikan politik dan metode demokrasi berdasarkan hukum yang baik dan beradab, kami secara sadar namun sangat berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum dan melaporkan kepada mereka yang menanggapi pelaksanaan berbagai tindak kekerasan dan fitnah yang dapat dilakukan terhadap individu yang merugikan jiwa demokrasi kita. hukuman.

Tapi, sebagai negara yang ngotot kekeluargaan, kalau kita bakar bendera partai dan hancurkan Presiden PDI Perjuangan dengan itikad baik, akui kesalahannya. Mengenai sengketa UU HIP, sejak awal PDI Perjuangan hanya menginginkan UU yang berperan sebagai payung hukum dan dapat mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan fungsi BPIP dalam pelaksanaannya untuk memajukan ideologi nasional. Oleh karena itu, kami juga berharap dapat mengembalikan nama UU HIP sesuai dengan nama asli dan nama UU Pembangunan Ideologi Pancasra (RUU-PIP). Isi hukumnya hanya mengatur tentang tanggung jawab, fungsi, kewenangan dan struktur kelembagaan UU HIP. Pikiran Casilla tidak menerbitkan artikel. Pasal yang mengartikan falsafah asas Pancasila sebagai norma hukum, karena Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) mengandung nilai dasar meta hukum negara, dan tidak dapat direduksi menjadi norma hukum apalagi legalitas norma tersebut.Tingkatan peraturan hukum, karena sebagai sumber dari semua sumber daya pembinaan hukum, legalitas Pancasila tidak dapat disahkan oleh peraturan perundang-undangan. -Kami percaya bahwa jika tugas mempromosikan ideologi nasional dikelola di bawah perlindungan hukum, itu akan menjadi luar biasa. Pengaturan atau pembentukan norma hukum dan ruang lingkup pengawasan akan lebih luas dan representatif, karena mereka memperlakukan DPR RI sebagai rakyat dibandingkan dengan penguasaan hanya dalam kerangka hukum Peraturan Presiden (Perpres) dengan kebijaksanaan politik, hukum dan kepresidenan. Perwakilan lembaga berpartisipasi dan melibatkan masyarakat yang lebih luas. Metode peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat menghindari pendekatan “top-down” yang bersifat doktrinal di era orde baru, di mana tidak ada ruang bagi partisipasi masyarakat luas untuk memajukan pemikiran Pancasila. Hasil RUU HIP yang diajukan DPR RI Baleg dinilai memiliki kekeliruan dan kekurangan.Hal ini wajar, karena dalam proses DPR RI Baleg membahas RUU HIP, banyak anggota parpol. Kita juga harus menghormati hak mereka untuk berbicara dan memilih. Oleh karena itu, tugas kita adalah mendengarkan dan mendengarkan kritik, saran dan pendapat masyarakat luas seperti MUI, PBNU, Muhammadiyah, TNI / Polri pensiun, dsb, guna meningkatkan dan mengusulkan tidak hanya asas legalitas formal, tetapi juga kepuasan. Prinsip legitimasi bagi seluruh masyarakat terpenuhi, dan kebutuhan hukum yang kuat untuk menjalankan tugas dan mempromosikan ideologi nasional terpenuhi. Pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP yang kini menjadi motivasi yang baik bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan berdiskusi. Atas dasar menjaga dan melestarikan jiwa Pancasila yang diwarisi dari para founding fathers, kita telah mencapai mufakat yang arif dan bijak untuk menjadikan Republik Indonesia kita langgeng.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *