Pahami latar belakang mediasi sebelum keluhan hak cipta

Penulis: Ichwan Anggawirya

pada judul yang dimuat di harian Kompas halaman 7 2020 12 Agustus sebagai “Tidak ada UU Pelanggaran Hak Cipta,” pasal tersebut, penulis harap dapat Pasal 95 (UU No 28 Tahun 2014 Tahun 2014). Pasal 4) Mengenai hak cipta, penyelesaian sengketa harus diupayakan melalui mediasi sebelum tuntutan pidana diajukan, kecuali jika terjadi pelanggaran hak cipta dalam bentuk hacking.

Kontroversi yang muncul adalah “untuk memulai proses pidana harus dilakukan mediasi terlebih dahulu. Ketika penyidik ​​PPNS Polri dan Pengurus Umum KI menerima pengaduan pelanggaran hak cipta, mereka selalu meminta bukti untuk membuktikan bahwa mediasi telah dilakukan. Atau setidak-tidaknya disiksa. Pelanggar Hak Cipta. Dalam kasus pidana, Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

“S kecuali pelanggaran hak cipta berupa pi dan / atau Terkait demokrasi hak, selama para pihak yang bersengketa diketahui ada dan / atau berada di wilayah kesatuan Republik Indonesia, maka harus mengupayakan penyelesaian sengketa terlebih dahulu melalui mediasi, kemudian memulai proses pidana. Pasalnya sangat jelas, dan mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa, bukan tuntutan pidana.

Menurut Pasal 95 (2), istilah “sengketa” jelas merupakan masalah perdata. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan niaga.

Pasal 95 (4) mengatur pengecualian lain selain pembajakan, karena dalam kasus pembajakan adalah murni kasus pidana dan pengaruhnya lebih besar. Bukti nyata, dan dalam litigasi harus ada unsur perdata yang membutuhkan bukti formal.Oleh karena itu, jika ada tuntutan pidana harus ditunda dulu dan menunggu putusan perkara perdata mendadak, seperti Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Ketentuan:

Pasal 1: Jika diperlukan untuk menentukan apakah ada perkara perdata yang melibatkan unsur tertentu atau hubungan antara dua pihak tertentu pada saat peninjauan perkara pidana, maka peninjauan perkara pidana dapat dilakukan. Ditunda sampai pengadilan memutuskan untuk meninjau kasus perdata yang melibatkan ada atau tidak ada hukum perdata.

Pasal 2: Menangguhkan peninjauan kasus pidana, dan Anda dapat menghentikan peninjauan kapan saja jika dianggap tidak perlu. Bahwa isi Pasal 3 adalah sebagai berikut: “Pengadilan yang dipercayakan pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya hak sipil”, yang dibuat berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016, menyangkut pelaksanaan tahun 2016 Rumusan hasil rapat paripurna MA menjadi tolak ukur bagi pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Menurut pembahasan Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pasal ini hanya menyangkut mediasi sengketa perdata, bukan mediasi perkara pidana. … “dan tidak ada ketentuan yang melarang pelaporan tuntutan pidana atau panggilan pengadilan dalam kasus pidana, tetapi” tuduhan “pidana harus dipertahankan hanya jika terjadi sengketa perdata.

Kesimpulan penulis adalah bahwa setiap kasus harus Dimengerti secara substansi dan konteks, karena kasus per kasus.), Sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Pasal 95 (4) sudah tepat agar pihak yang diduga melakukan pelanggaran tidak sembarangan dikriminalisasi, terutama di Dugaan pelanggaran hak cipta.

* Ichwan Anggawirya, S.Sn., SH, MH, Indotrademark.com dan pendiri MasterLawyer.org, pakar hukum merek dagang dan kekayaan intelektual, lulusan LLM Universitas Bung Karno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *