Erick Thohir mengangkat direksi dan komisaris BUMN sebagai ketentuan konstitusional

Disediakan oleh: Widad Thalib, SH, MHWasekjen, Ketua DPP KNPI dan OPPPI, Departemen Hukum-TRIBUNNEWS.COM-Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 No. Pengurus (Perpres no 177/2014) tidak digunakan untuk mengangkat direksi dan / atau komisaris BUMN, tetapi untuk menunjuk pegawai negeri (ASN) di lembaga sipil nasional. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung kekayaan negara yang terpisah. ASN).

Baca: Ombudsman Presiden Surati (Surati) Minta Klarifikasi Jabatan Komisioner BUMN

Selain itu perlu diketahui bahwa Peraturan Presiden tersebut dirumuskan sesuai dengan Pasal 53 Republik Indonesia 2014 Undang-undang Kepegawaian No. 5 (Undang-undang ASN)

Ini adalah Keputusan Presiden No. 5. Pada bagian mempertimbangkan huruf A, bagian ini terutama menunjukkan bahwa ketuanya adalah bahwa dalam pengembangan ASN, otoritas tertinggi memiliki kekuasaan untuk memutuskan pengangkatan dan pemberhentian manajer senior kunci dan pemimpin senior . Mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (UU BUMN) Republik Indonesia tentang Perusahaan Umum.

Apabila pengangkatan anggota dewan tunduk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta pengangkatan Komisaris BUMN berdasarkan Pasal 27 UU BUMN.

Dalam kedua peraturan tersebut secara jelas diatur bahwa Menteri BUMN dapat menjadi Menteri RUPS untuk mengangkat pengurus dan / atau auditor BUMN. Pemberhentian anggota dewan dan / atau komisaris tidak diatur oleh Pepres, tetapi dengan keputusan menteri. (Kosong: Pasal 18 dan Pasal 30 UU BUMN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *