Latihan 71 hari penting selama pandemi

Disediakan oleh: Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia

TRIBUNNEWS.COM-Kekhawatiran ini sudah menjadi kenyataan. Jika tidak ada koreksi atau tindakan tegas sejak masa kanak-kanak, maka persiapan Pilkada 2020 secara serentak dapat menyebabkan beban kerja yang berlebihan. Masih dalam tahap pendaftaran pasangan calon potensial (Bapaslon), karena Bapaslon dan pendukungnya tidak peduli dengan pilihan kesehatan, maka potensi kasus COVID-19 menunjukkan puncaknya. Karena itu, kampanye Pilkada 2020 berdurasi 71 hari ini merupakan masa kritis.

Akhir pekan lalu, hingga saat ini, masyarakat harus menyaksikan dan mendengarkan karena pandemi Covid-19 di keluarga masih memprihatinkan. Akhir pekan lalu, pendaftaran para Barbarian yang mengikuti Pilkada 2020 dari 4 hingga 6 September menjadi menyeramkan.

Di banyak daerah pemilihan, kegiatan pendaftaran dicirikan oleh fakta bahwa pendamping atau kerumunan jarang mengkhawatirkan pentingnya mematuhi prosedur kesehatan selama pandemi. Akibat meluasnya pelanggaran selama masa pendaftaran, Kementerian Dalam Negeri bahkan memperingatkan 53 kepala daerah saat ini, karena aktivitas mereka, aksi tersebut menggugah banyak orang. Covid-19 akan menonjol dari semua perilaku sembrono ini. Yang jelas baru dalam tahap persiapan, 96 pejabat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boiolali dinyatakan positif Covid-19. Komite Pemilihan Umum (KPU) juga mencatat, setidaknya 37 kepala daerah (Jacada State) diketahui memiliki sikap positif terhadap Covid-19. Karena mereka harus diisolasi, seorang Babazon hanya bisa menonton rekaman secara virtual di rumah.

Dan, fakta berikutnya minggu ini adalah jumlah kasus Covid-19 di negara tersebut. Sejak pasien pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 200.000. Hingga Selasa (8/9), akan ada tambahan 3.046 kasus, dengan total 200.035 kasus. Indonesia menempati urutan ke-23 dalam jumlah kasus COVID-19 global dan ke-9 di Asia.

Tentunya hal ini berdampak pada citra negara tersebut. Malaysia melarang WNI masuk ke Malaysia. Amerika Serikat (AS) pun mengambil langkah serupa. Sejak awal Agustus 2020, Amerika Serikat menyimpulkan bahwa risiko penyebaran Covid-19 di Indonesia tergolong tinggi. Sebagai contoh, US Centers for Disease Control and Prevention telah mengeluarkan peringatan level 3 kepada warga AS yang berencana memasuki wilayah Indonesia. Setelah peringatan level 3 dikeluarkan, selain manfaat yang sangat mendesak, warga Amerika diimbau untuk menghindari masuk ke Indonesia. Dengan semua tren tersebut, upaya pemulihan di sektor ekonomi menjadi semakin sulit. Apalagi di tengah pertumbuhan negatif seperti sekarang. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan kedua tahun 2020 adalah negatif 5,32%. Hal ini tidak mengherankan, karena pertumbuhan negatif akibat pandemi Covid-19 sudah diprediksikan lebih dulu.

Tantangannya sekarang adalah bagaimana meningkatkan kesadaran secara kolektif untuk menjauhi resesi regional dalam beberapa kuartal ke depan. Sasaran tersebut dapat tercapai apabila semua unsur pemerintah dan pelaku usaha di semua lapisan masyarakat dapat melanjutkan kegiatan produksi. Cara ini sudah dicoba, namun semenjak tren penyebaran Covid-19 di kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan semakin berkembang, tidaklah mudah. Operasikan seperti yang diharapkan. Dalam dua minggu ke depan mulai 26 September 2020, persiapan Pilkada akan mulai sarat dengan kegiatan kampanye. Kampanye Pilkada berlangsung 71 hari hingga 5 Desember 2020. Kegiatan pemilu akan dilakukan di 270 dapil. Meliputi 37 kota di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 32 provinsi.

Meski kegiatan kampanye di semua kabupaten tidak terkendali, potensi penyebaran Covid-19 tentu besar. Oleh karena itu, dalam upaya bersama memutus mata rantai penularan virus corona, kampanye Pilkada 2020 selama 71 hari menjadi krusial. Pelanggaran peraturan kesehatan tidak boleh ditoleransi selama kampanye.Hal ini harus ditekankan oleh semua pemerintah daerah, pasangan calon dan tim suksesnya dari Bawaslu dan KPUD (Panitia Pemilihan Umum Daerah). KPUD dan Bawaslu tak segan-segan mencari bantuan dari Polsek atau Satpol PP. Anda bahkan dapat meminta bantuan tanpa ragu atau melaporkan pelanggaran ke departemen TNI-Polri yang bertanggung jawab menegakkan prosedur kebersihan di tempat umum. Bawaslu dan KPUD harus berani membatasi jumlah orang yang terlibat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan persiapan Pilkada. Artinya, kami mematuhi prosedur kebersihan, karena rangkaian kegiatan dilakukan selama pandemi Covid-19. Dengan cara ini, tidak boleh ada mobilisasi massa atau kegiatan lain yang menggugah dukungan massa. Paslon dan tim suksesnya harus mampu mengatur dan mengontrol aktivitas pendukungnya masing-masing. Calon juga dituntut lebih kreatif untuk menyampaikan pesan atau janji kepada komunitas elektoral. Kandidat harus berjanji bahwa kampanye mereka tidak akan menjadi cluster Covid-19.

Semua pemerintah daerah harus mulai menyadari tren ini, karena kampanye pilkada 71 hari memang merupakan momen kritis. Untuk meminimalisir kemungkinan penyebaran Covid-19 saat kampanye Pilkada, seluruh pemerintah daerah harus tegas dan konsisten dalam melaksanakan kesepakatan kesehatan. Sebaliknya, jika setiap pemerintah daerah gagal merespon secara tegas pelanggaran perjanjian kesehatan, kegiatan Pilkada berpotensi memicu lonjakan kasus Covid-19 di semua daerah pemilihan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *