Pahami latar belakang mediasi sebelum keluhan hak cipta

Penulis: Ichwan Anggawirya

pada judul yang dimuat di harian Kompas halaman 7 2020 12 Agustus sebagai “Tidak ada UU Pelanggaran Hak Cipta,” pasal tersebut, penulis harap dapat Pasal 95 (UU No 28 Tahun 2014 Tahun 2014). Pasal 4) Mengenai hak cipta, penyelesaian sengketa harus diupayakan melalui mediasi sebelum tuntutan pidana diajukan, kecuali jika terjadi pelanggaran hak cipta dalam bentuk hacking.

Yang menjadi kontroversi adalah “untuk memulai proses pidana harus dilakukan mediasi terlebih dahulu. Ketika penyidik ​​PPNS Polri dan Pengurus Umum KI menerima pengaduan pelanggaran hak cipta, mereka selalu meminta bukti untuk membuktikan bahwa mediasi telah dilakukan. Atau setidak-tidaknya disiksa. Pelanggar Hak Cipta. Dalam kasus pidana, Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

“S kecuali pelanggaran hak cipta berupa pi dan / atau Hak-hak yang relevan bersifat demokratis. Selama para pihak yang bersengketa diketahui ada dan / atau berada di wilayah kesatuan Republik Indonesia, mereka harus mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu, kemudian memulai proses pidana. Pasalnya sangat jelas, dan mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa, bukan tuntutan pidana.

Menurut Pasal 95 (2), istilah “sengketa” jelas merupakan masalah perdata. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan niaga.

Pasal 95 (4) mengatur pengecualian lain selain pembajakan, karena dalam kasus pembajakan merupakan kasus pidana murni dengan cakupan yang lebih luas. Bukti nyata, dan dalam litigasi harus ada unsur perdata yang memerlukan bukti formal.Oleh karena itu, jika ada tuntutan pidana harus ditunda dulu dan menunggu putusan perkara perdata, seperti Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Ketentuan:

Pasal 1: Jika perlu untuk menentukan apakah ada perkara perdata yang melibatkan unsur tertentu atau hubungan antara dua pihak tertentu pada saat peninjauan perkara pidana, peninjauan perkara pidana tersebut mungkin tidak jelas. Kesalahan dibuat sebelum keputusan pengadilan atas peninjauan kasus perdata yang melibatkan ada atau tidak ada hukum perdata

Pasal 2: Penangguhan penyidikan perkara pidana, jika ada, dapat dihentikan sewaktu-waktu. Saya pikir itu tidak perlu.

Bahwa isi Pasal 3 adalah: “Pengadilan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh pengadilan dalam mempertimbangkan perkara perdata yang menyangkut ada atau tidaknya hak sipil”, terkait pelaksanaan hasil rapat paripurna Mahkamah Agung tahun 2016 Rumusan tersebut direvisi dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan. -Kembali ke pembahasan. Menurut Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, klausul ini hanya menyangkut mediasi sengketa perdata, bukan mediasi perkara pidana. Mediasi … “dan tidak ada tuntutan pidana atau panggilan pengadilan yang disebutkan dalam laporan prohi yang mendapat tempat dalam kasus pidana, tetapi” tuduhan “pidana harus disimpan hanya jika terjadi sengketa perdata.

Kesimpulan penulis adalah, Setiap kasus harus dipahami substansinya dan latarnya, karena sangat gegabah (tergantung situasi) sehingga tidak bisa digeneralisasikan, Pasal 95 (4) sudah tepat agar dugaan pelanggaran tidak terbengkalai. Para pihak dikriminalisasi, terutama dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta.

* Ichwan Anggawirya, S.Sn., SH, MH, pendiri Indotrademark.com dan MasterLawyer.org, hukum merek dagang dan kekayaan intelektual Pakar lulusan LLM Universitas Bung Karno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *